Liputan6.com, Jakarta - Seorang menteri di Denmark menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh bekerja selama Ramadan. Ia beralasan bahwa ibadah puasa di sepanjang siang selama sebulan penuh, berisiko mengancam kesehatan pekerja, yang berdampak pada rekan kerja lainnya.
Pendapat tersebut dilontarkan oleh Menteri Integrasi Denmark, Inger Støjberg, yang juga dikenal sebagai pendukung garis keras pembatasan imigran di pemerintah kanan-tengah Denmark, dalam sebuah tulisan yang diunggah di blog pribadinya.
Dalam unggahan yang dimuat oleh tabloid Denmark BT, sebagaimana dikutip dari The Guardian, Selasa (22/5/2018), Støjberg merujuk sopir bus sebagai contoh pekerja yang akan terhambat kinerjanya karena menjalankan ibadah puasa.
Baca Juga
Advertisement
Dia juga mendesak semua warga Muslim untuk mengambil cuti dari pekerjaan selama Ramadan, dengan tujuan "untuk menghindari konsekuensi negatif bagi masyarakat Denmark lainnya."
Ketua Uni Muslim Finlandia, Pia Jardi, menyebut saran menteri Denmark itu sebagai "ide yang benar-benar absurd".
Jardi menambahkan, "Tidak ada informasi atau statistik untuk menunjukkan bahwa pengemudi bus, atau pekerja muslim lainnya, entah bagaimana akan berperilaku berbahaya saat berpuasa. Di sebagian besar negara muslim, toko dan bisnis terus beroperasi seperti biasa."
"Muslim yang berkomitmen untuk berpuasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan istirahat yang layak," kata Jaridi, seraya menyebut imbauan terkait menodai citra Denmark sebagai negara paling damai di Eropa.
Simak video pilihan berikut:
Pengetatan Arus Suaka
Sementara itu, ratusan juta umat muslim di seluruh dunia mulai menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sejak minggu lalu.
Di Denmark sendiri, populasi muslim diperkirakan berjumlah sekitar 250 ribu orang dari total keseluruhan penduduk 5,7 juta jiwa.
Støjberg adalah anggota dari partai Liberal konservatif sekaligus pemimpin perlawanan minoritas terhadap kebijakan imigrasi pemerintah Denmark saat ini -- yang dipimpin oleh perdana menteri Lars Løkke Rasmussen sejak 2015.
Dalam beberapa tahun terakhir, Støjberg juga telah menjadi juru bicara kampanye pengetatan suaka dan imigrasi di Denmark.
Adapun pemerintah Denmark saat ini, mengadopsi undang-undang yang disahkan pada 2016, di mana para pencari suaka yang baru tiba, harus menyerahkan barang-barang berharga -- seperti perhiasan dan emas -- untuk membantu membiayai tempat tinggal sementara mereka di negara tersebut.
Advertisement
