Ketua Pansus: Frasa Tujuan Politik di RUU Terorisme Berpotensi Langgar UU

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Muhammad Syafi'i menilai penggunaan frasa tujuan politik dalam penjelasan definisi terorisme akan berpotensi melanggar undang-undang.

Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, ketentuan umum definisi harus tuntas dan tidak perlu diberi penjelasan.

"Artinya ketika frasa tentang tujuan politik atau ancaman kemanan negara atau motif poltik itu dimaknai dimasukkan ke dalam penjelasan itu melanggar UU," kata Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Sementara ini, pemerintah masih dengan sikap bahwa frasa tujuan politik dimasukkan dalam penjelasan umum definisi terorisme. Jika frasa itu ditambahkan dalam batang tubuh, maka rumusan delik dalam pasal ini otomotis akan berubah.

Pemerintah berasumsi, aparat akan kesulitan membuktikan suatu aksi terorisme mengarah pada tujuan politik tertentu.

Menanggapi hal ini, Syafi'i menjelaskan tak ada yang mudah dalam membuktikan tindak pidana terorisme. Sehingga, pembuktian aksi terorisme tergantung dari kualifikasi dan kompetensi dari aparat keamanan.

"Saya kira di dunia ini enggak ada yang mudah, makanya setiap profesi ada pendidikan, ada spesialisasinya. Mudah-mudahan mereka yang bertugas di bidang itu harus memiliki kualifikasi untuk bisa mengungkap," ujarnya.