Liputan6.com, Jakarta - Dompet Pegawai Negeri Sipil (PNS) makin tebal karena akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu kali gaji atau take home pay. Pertama kalinya, pemerintah akan memberikan THR bagi pensiunan PNS.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, pembayaran THR untuk PNS aktif dan purna PNS pada awal Juni akan mengangkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal II-2018.
Baca Juga
Advertisement
"Dampak ekonominya memang cukup mengangkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal II ini," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (23/5/2018).
Untuk diketahui, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2018 sebesar 5,06 persen. Sementara konsumsi rumah tangga di periode tersebut hanya mampu bertumbuh 4,95 persen atau kurang dari 5 persen.
Bhima memperkirakan, jumlah PNS plus pensiunan mencapai sekitar lebih dari 4 juta orang. Apabila setiap orang langsung membelanjakan uang THR itu, sambung Bhima, maka konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh di kisaran 5,2-5,3 persen di kuartal II.
"Dorongan ke konsumsi cukup penting karena 56 persen ekonomi Indonesia disusun oleh konsumsi masyarakat. Apalagi libur Lebaran cukup panjang, di saat mudik peredaran uang ke daerah juga naik," terangnya.
Dia berharap, setelah menerima THR, PNS dapat membelanjakan uangnya sehingga menggerakan penjualan di sektor ritel, termasuk di daerah.
"Tapi bagi pensiunan memang bisa ada preferensi yang berbeda, misalnya uang tambahan dari THR disimpan untuk tabungan jadi tidak langsung dibelanjakan," Bhima menuturkan.
Tahun Politik
Bhima berpendapat, pemberian THR yang lebih besar kepada PNS maupun pertama kalinya bagi purna PNS merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat di tahun politik.
"Ini salah satu strategi mendongkrak daya beli masyarakat. Kebijakan yang populis di tahun politik," tegasnya.
Padahal, dia bilang, konsekuensi dari pemberian THR yang lebih besar akan menaikkan belanja pegawai. Di APBN 2018, anggaran belanja pegawai dipatok sebesar Rp 227,46 triliun.
"Konsekuensinya belanja pegawai naik. Tapi kalau konsumsi rumah tangga stagnan di 4,9 persen, pertumbuhan ekonomi tahun ini bakal tidak bergerak dari 5 persen. Elektabilitas bisa tergerus," ujar Bhima.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di 2018. Apabila tidak tercapai, maka kepercayaan investor terhadap pemerintah akan merosot.
"Kepercayaan investor bisa turun karena target pertumbuhan ekonomi di APBN 2018 sebesar 5,4 persen," paparnya.
Dia memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II sekitar 5,15 persen-5,2 persen. Sedangkan pada 2018, diperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen.
"Tantangan kuartal III dan IV masih berat. Jadi meskipun di kuartal II-2018 dibantu THR, efeknya belum optimal full year," pungkas Bhima.
Advertisement
