Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah menyiapkan Plt Bupati Buton Selatan untuk menempati posisi Agus Feisal Hidayat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Wakil Bupati akan secara resmi diangkat sebagai Plt setelah komisi antirasuah resmi menetapkan sebagai tersangka.
Advertisement
"Kita tunggu pengumuman resmi KPK. Begitu nanti KPK resmi, Pak Dirjen Otonomi Daerah sekarang sudah menyiapkan. Sudah saya teken," kata Tjahjo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018).
Tjahjo mengatakan, penunjukan pelaksana tugas ini dilakukan agar pemerintahan di Kabupaten Buton Selatan tidak terganggu. Karenanya setelah mendapat informasi OTT, Kemendagri segera menyiapkan pengganti.
"Diumumkan resmi, langsung kami kirim supaya pemerintahan di daerah tidak terganggu. Wakilnya, Plt," imbuhnya.
Tjahjo mengatakan, penonaktifan sementara ini akan dilakukan hingga statusnya inkrah di pengadilan. "Ya sampai yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap. Karena dengan ditahan kan tidak bisa menjalankan pemerintahan," ucapnya.
Tim Penindakan KPK melakukan OTT terhadap Bupati Buton Selatan pada Rabu, 23 Mei 2018. Delapan orang lainnya juga ikut diamankan.
OTT ini diduga suap terkait proyek di daerah setempat. Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan hari ini akan ada pengumuman resmi.
Karena Individu
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat menambah daftar kepala daerah yang ditindak saat operasi tangkap tangan KPK. Tjahjo mengatakan, fenomena ini merupakan perbuatan oknum saja. Menurutnya, kepala daerah yang terkena OTT pun hanya kurang dari 1 persen.
Mantan Sekjen PDIP ini menegaskan, sistem di kementeriannya tidak ada yang salah. Mereka juga berulang kali mengingatkan wilayah rawan korupsi kepada para kepala daerah. Mulai dari penganggaran, dana hibah dan bansos, serta pengadaan barang dan jasa.
"Ya kami mau ngomong apa ya. Selalu saya sampaikan area rawan korupsi, perencanaan anggaran, politik uang. La kok masih ada aja," kata Tjahjo.
"Sistemnya sudah bagus semua. Ya kembali ke individunya, karakter," imbuhnya.
Tjahjo menampik bahwa maraknya korupsi di kepala daerah karena biaya pilkada yang mahal. Dia menyebutkan hanya oknum kecil saja yang korupsi untuk menutup biaya pencalonan.
"Saya kira enggak semua. Memang kalau mau jujur yang kena enggak sampai 1 persen ya. Enggak sampai 1 persen enggak bisa diinikan, kan case by case aja," kata Tjahjo.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
