Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informatika (Bakti) tengah menyiapkan satelit multifungsi demi mendukung pemerataan sinyal di daerah 3T (Terpencil, Terdepan, Tertinggal).
"Indonesia itu banyak lokasi terpencil, terluar. Makanya pemerintah harus hadir. Kami menciptakan skema bagaimana layanan telekomunikasi harus hadir di daerah terpencil," ucap Anang Latif, Direktur Utama Bakti, di Jakarta (24/5/2018) pada acara Indonesia LTE Conference 2018.
Baca Juga
Advertisement
Satelit multifungsi disiapkan agar jaringan daerah terpencil tidak selalu 2G, dan dapat mengejar perkembangan teknologi di kota besar. Tercatat, ada 149 ribu daerah terpencil yang masih kesulitan sinyal.
"Satelit multifungsi akan diadakan tahun ini. Ada lebih dari 140 ribu titik yang secara teknis tak bisa dijangkau secara terestrial dan fiber optic, sehingga satu-satunya solusi adalah satelit," ujar Anang.
Hal ini diharapkan bisa membantu aspek-aspek kehidupan seperti birokrasi dan edukasi di daerah 3T.
"Pada 2012 (di sebuah daerah 3T) ditanya siapa presidennya, dijawab Gus Dur. Ini merupakan ketertinggalan informasi karena mereka tidak menerima siaran langsung di Indonesia," cerita Anang.
Masyarakat di daerah yang belum memiliki sinyal juga curhat pada Kemkomindo karena ketiadaan sinyal membuat mereka kesulitan berhubungan dengan kerabat yang merantau.
Setelah terbangunnya infrastruktur telekomunikasi, maka pemerintah akan memasuki pembangunan ekosistem digital.
"Kita kemudian fokus pada kementerian lain untuk mendukung e-Government, UNBK, lalu untuk layanan puskesmas juga kita dorong, dan lain-lainnya," jelasnya menambahkan.
Program Bakti Sesuai Nawacita
Program pemerataan sinyal Bakti juga sesuai dengan visi Nawacita Presiden Joko Widodo, agar terciptanya layanan telekomunikasi berkualitas di daerah 3T.
Bakti sendiri berperan sebagai perancang skema agar para perusahaan telekomunikasi tertarik membangun di daerah 3T.
"Keyword kami adalah pemerataan. Bakti adalah scheme maker agar operator mau membuka layanan di daerah terpencil," kata Anang.
Ia menjelaskan badan yang ia pimpin memakai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU).
"Ini semi BUMN, dan pemerintah masih mendominasi dalam pengambilan kebijakan," pungkasnya.
(Tom/Jek)
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Advertisement
