Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan pejabat di pusat bersinergi dengan pemerintah daerah dan pengusaha untuk menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Hal ini disampaikan Menteri Sosial Idrus Marham saat meninjau Panti Sosial Rehabilitasi Mental Aura Welas Asih Palabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (25/5/2018).
Advertisement
"Arahan Presiden mereka harus diurus bersama-sama pemda, pemerintah pusat, dan pengusaha melalui CSR (Corporate Social Responsibility ) mereka," kata Mensos Idrus dalam keterangan tertulisnya.
Pada peninjauan tersebut, Idrus menyerahkan bantuan senilai Rp 80 juta untuk biaya makan bagi 112 ODGJ yang ditangani panti tersebut.
Panti yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat itu menempati bekas gedung SMK Pelayaran Pelabuhan Ratu, yang dipinjamkan pemda.
"Terkait gedung ini status pinjaman pemda, tadi saya katakan pemda sudah siapkan lahan 2.000 ha, maka pengelola segera siapkan rancangan dan nanti kita sama-sama urun rembug segera diselesaikan," katanya.
Mengingat kondisi yang serba terbatas tersebut, Mensos yang didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Edi Suharto mengajak semua pihak untuk melakukan yang terbaik dalam menangani ODGJ.
"Kami tidak ingin membiarkan mereka berkeliaran di tengah jalan, negara harus hadir di situ. Representasi kehadiran negara adalah pemerintah, pemerintah akan membuat kebijakan untuk menangani masalah ODGJ melalui program-program yang jelas," tambah Idrus.
Bantuan yang diserahkan tersebut kata Idrus, untuk menjamin makanan kepada para ODGJ di Panti Aura Welas Asih. Sementara gedung tempat ODGJ di Panti Aura Welas Asih, masih status pinjaman dari Pemda Sukabumi.
Informasi yang diperolehnya, kata Idrus, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan panti. Nantinya pihak panti diminta menyiapkan gambar dan rincian dana yang diperlukan. Selanjutnya akan dilakukan urun rembug supaya pembangunan bisa segera diselesaikan.
"Karena di sini sudah ada 112 orang dengan gangguan jiwa," ujar Idrus. Ia mengaku terenyuh melihat kondisi ODGK karena bukan kehendaknya menempati tempat tersebut.
Indonesia Bebas Pasung
Pemerintah, kata Idrus, melakukan yang terbaik untuk mengurus dan merehabilitasi ODGK, agar mereka bisa kembali normal.
Namun diakui Idrus, anggaran untuk penanganan ODGJ masih terbatas. Terlebih jumlah ODGJ semakin hari makin banyak. Kendati demikian, Idrus mengatakan, mereka harus diurus secara bersama oleh pemerintah daerah dan pusat.
Sehingga lanjut Idrus, pemerintah tidak akan membiarkan mereka berkeliaran di tengah jalan.
Sementara Ketua Yayasan Aura Welas Asih Deni Solang mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada Mensos yang sudah mengunjungi panti.
"Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap ODGJ dan bebas pasung," imbuh dia.
Pemerintah telah menargetkan Indonesia Bebas Pasung pada 2019. Saat ini masih banyak ODGJ yang dipasung dan tidak mendapatkan penanganan yang baik.
Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto mengatakan, upaya yang dilakukan pemerintah untuk target bebas pasung yaitu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan agar memastikan obat-obatan untuk ODGJ terpenuhi.
"Mereka yang dipasung rata-rata karena ODGJ ini masih aktif, kadang-kadang menyerang juga, jadi membutuhkan obat-obatan. Kami juga melakukan pendekatan dengan pemda," ujar Edi.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
