Gerindra Tak Percaya 67,3 Persen Masyarakat Tak Setuju 2019 Ganti Presiden

Y-Publica merilis hasil survei nasional, sebanyak 67,3 persen tidak menginginkan Joko Widodo diganti. Sedangkan yang setuju sebanyak 29 persen.

oleh Liputan6.com diperbarui 27 Mei 2018, 13:38 WIB
Massa mengibarkan bendera raksasa bertuliskan '#2019GantiPresiden' saat deklarasi akbar di Monas, Jakarta, Minggu (6/5). Massa menyerukan pergantian presiden secara konstitusional melalui Pilpres 2019. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengaku tidak percaya dengan hasil survei Y-Publica yang menyatakan 67,3 persen masyarakat Indonesia tidak ingin mengganti presiden pada Pilpres 2019. Menurutnya, gerakan ganti presiden sudah sangat menggelora di masyarakat.

"Dinamika riak dan getaran ganti presiden sudah sangat meluas dan mendalam banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang bangga pakai kaus #2019GantiPresiden. Di daerah-daerah rakyat kecil sukarela dan rebutan beli kaus ganti presiden," kata Sodik saat dihubungi di Jakarta, Minggu (27/5/2018).

Sodik menuturkan, sekarang ini banyak lembaga survei yang tidak transparan. Karena itu, ia meminta ada survei ulang mengenai keinginan masyarakat untuk ganti presiden di 2019.

"Sekarang sulit percaya kepada hasil satu lembaga survei mereka hanya menjelaskan hal umum tanpa transparan detail metodologi apalagi sumber dana. Harus ada survei lagi tentang hal tersebut," ungkapnya. 

Y-Publica merilis hasil survei nasional mengenai isu gerakan 2019 ganti presiden. Masyarakat sebanyak 67,3 persen tidak menginginkan Joko Widodo diganti. Sedangkan yang setuju sebanyak 29 persen.

Survei nasional ini memiliki 1.200 responden diambil secara multistage random sampling, mewakili 120 desa dari 34 provinsi. Survei memiliki 2,98 persen margin of error dalam tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilaksanakan pada 2-12 Mei 2018 melalui wawancara tatap muka.

 


Gerakan di Medsos

Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono mengatakan, gerakan tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap politik. Sebab, dari responden yang mengetahui gerakan tersebut menyebutkan sebagai gerakan di media sosial, dengan persentase 36,4 persen.

"Sekitar 67,3 persen tidak setuju, 29 persen yang menyatakan setuju. Itu yang kami simpulkan tidak berdampak politik," kata Rudi saat rilis survei.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya