Menteri PUPR Buat Edaran Minta BUMN Tak Garap Proyek di Bawah Rp 100 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono pada Senin kemarin. Pemanggilan tersebut terkait adanya keluhan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) yang meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi mengambil proyek dengan nilai di bawah Rp 100 miliar.

Basuki pun segera bergerak. Rencananya, ia akan membuat surat edaran mengenai pembatasan BUMN dalam mengambil proyek. Namun, sifat dari surat tersebut bukan wajib, melainkan hanya berupa imbauan.

"Sudah berjalan sebenarnya cuma mungkin tertulis akan saya bikin. Surat edaran," kata Basuki, seperti ditulis Selasa (29/5/2018).

Menurut Basuki, saat ini BUMN sudah tidak lagi mengambil kontruksi senilai di bawah Rp 100 miliar. Di sektor Bina Marga, kata Basuki, lebih dominan para pengusaha swasta yang mengambil beberapa proyek.

"Sekarang BUMN enggak ada yang di bawah Rp 100 miliar, apalagi di PU itu di jalan di Bina Marga itu sudah dominan swasta," Basuki memaparkan.

Basuki juga menepis terkait laporan Gapensi yang menyebutkan 147 ribu anggota hanya satu persen yang dilibatkan dalam proyek pemerintah.

Dia yakin bahwa laporan dari Gapensi tidak benar. Namun, Basuki enggan merinci data pengusaha swasta yang menggarap proyek di bidang bina marga.

"Enggak-enggak kalau di PU pasti enggak betul, kalau saya kasih data-datanya pasti kaget," ungkap Basuki.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com