Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan hasil kolaborasi dan kerja dari empat Gubernur selama ini. Sebab, setelah empat tahun berturut-turut, akhirnya Pemprov DKI bisa meraih opini WTP.
"Kuncinya mungkin satu adalah kerja keras dari tim dan semua tim. Dan uniknya, WTP 2017 ini ada 4 Gubernur yang terlibat di sini. Yaitu pertama-tama tentunya Pak Basuki, ada Pak Soni, ada Pak Djarot dan ada Pak Anies juga. Jadi ini multi-governor ya," kata Sandiaga Uno di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Advertisement
Tak hanya itu, Sandiaga juga menuturkan bahwa opini WTP yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras dari seluruh dinas Pemprov DKI. Menuutnya, mereka rela lembur hingga tengah malam demi mendapat opini tersebut.
"Ada juga kontribusi dari dinas-dinas yang last minute sampai begadang di BPK maupun di sini," ucapnya.
Sandiaga berharap dengan diraihnya opini WTP dapat menjadi tonggak baru bagi pengelolaan keuangan dan aset di Pemprov DKI Jakarta.
"Kita juga ingin ini menjadi satu tonggak babak baru dari satu pengelolaan keuangan yang akuntabel, (yang kedua) penataan aset kita yang insyaallah bisa bermanfaat buat masyarakat, ketiga adalah untuk perencanaan penganggaran," terang Sandiaga Uno.
Raih WTP
Setelah empat tahun berturut-turut Pemprov DKI meraih opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pada LKPD tahun anggaran 2017, DKI akhirnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKDP 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemprov, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar anggota V BPK, Isma Yatun, pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan LHP BKP terhadap LKDP 2017 di DPRD DKI, Senin (28/5/2018).
Sorak-sorai terdengar dari seluruh peserta paripurna usai BPK mengumumkan DKI meraih WTP.
"Dengan demikian, Pemprov DKI telah berhasil meningkatkan opini dari Wajar dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian," ucap Isma, yang kembali disambut tepuk tangan para PNS.
Ia menyebut dalam beberapa tahun terkait Pemprov DKI telah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan pembentukan Badan Pengelola Aset Daerah.
"Juga kegiatan inventarisasi aset tetap, perbaikan kartu inventaris barat (KIB), menelusuri catatan aset yang belum valid, mengoreksi nilai aset," kata Isma.
Saksikan tayangan video menarik berikut ini:
Advertisement
