Mahathir Mohamad Berencana Reklamasi Pulau di Selat Singapura

PM Mahathir Mohamad mengatakan, pemerintah Malaysia berencana memperbesar Middle Rocks, sebuah pulau bebatuan di Selat Singapura.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 31 Mei 2018, 16:06 WIB
Perdana Menteri baru Malaysia Mahathir Mohamad (tengah) berpidato saat pertemuan bulanan pertamanya sebagai perdana menteri di Putrajaya, Malaysia (21/5). (AP/Vincent Thian)

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berencana untuk membangun (mereklamasi) sebuah pulau di dekat perairan teritorial Singapura.

Dalam konferensi pers, Mahathir mengatakan bahwa pemerintahannya berencana untuk "memperbesar" Middle Rocks, sebuah pulau bebatuan di Selat Singapura. Demikian seperti dikutip dari The South China Morning Post, Kamis (31/5/2018).

Middle Rocks menjadi wilayah kedaulatan Malaysia pada tahun 2008, menyusul kasus gugatan hukum antara Kuala Lumpur dan Negeri Singa seputar klaim beberapa pulau yang terletak di perairan strategis kedua negara.

Malaysia dan Singapura sempat bersengketa atas klaim pulau Middle Rocks dan Pedra Branca sejak beberapa dekade silam. Namun, Mahkamah Internasional (ICJ) --yang mengawal proses sengketa-- memutuskan pada 2008 bahwa Singapura merupakan pemilik Pedra Branca. Sebagai gantinya, Middle Rocks jatuh ke tangan Malaysia.

Namun tahun lalu, pemerintah Malaysia di bawah PM Najib Razak sempat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan itu. Tetapi, ICJ pada Rabu 30 Mei mengatakan bahwa pemerintahan Negeri Jiran yang baru di bawah PM Mahathir telah menarik permohonan yang diajukan oleh pemerintahan eks-PM Najib.

"Niat kami adalah untuk memperbesar Middle Rocks sehingga kami dapat membentuk pulau kecil bagi kami," kata PM Mahathir Mohamad kepada wartawan setelah memimpin rapat menteri kabinet keduanya sejak berkuasa dalam pemilihan umum 9 Mei.

Perdana menteri berusia 92 tahun itu tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa Negeri Singa "senang untuk menyetujui" pembangunan tersebut.

Dia menambahkan, "Ketika Malaysia meminta untuk menghentikan kasus, tanpa mereka berdebat, kami senang untuk setuju. Baik Malaysia dan Singapura telah melalui proses hukum dan memutuskan agar masalah ini berakhir."

Sementara itu, laman Facebook Sultan Johor --negara bagian paling selatan Malaysia yang berbatasan dengan Singapura-- tahun lalu merilis video yang menunjukkan sebuah fasilitas maritim kecil tengah dibangun di Middle Rocks.

Baru-baru ini, PM Mahathir Mohamad pun membenarkan bahwa Malaysia telah memiliki "struktur yang sudah dibangun" di Middle Rocks.

Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan putusan final seputar Pedra Branca dan Middle Rocks sejak 2008, mengakhiri persengketaan panjang antara kedua negara yang dimulai sejak 1979.

Kala Najib Razak menjabat sebagai perdana menteri Malaysia, ia mengusulkan peninjauan kembali atas putusan ICJ. Analis menilai bahwa langkah itu tak bersifat substantif, melainkan, hanya sebagai sebuah upaya bagi Najib untuk membangkitkan semangat nasionalis (beberapa menyebutnya sebagai sentimen) warga Malaysia terhadap Singapura jelang pemilu.

 

Saksikan juga video pilihan berikut ini:


PM Mahathir Batalkan Proyek Kereta Cepat KL-Singapura

PM baru Malaysia Mahathir Mohamad berdoa saat menghadiri pertemuan bulanan pertamanya di Putrajaya, Malaysia (21/5). Kabinet pemerintahan Malaysia di bawah komando PM Mahathir Mohamad resmi dilantik pada Senin (21/5). (AP/Vincent Thian)

Keputusan itu datang beberapa hari usai PM Mahathir Mohamad menghentikan proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura pada Selasa 29 Mei 2018. Menurut Mahathir, proyek tersebut tidak menguntungkan negaranya.

"Ini adalah keputusan akhir, tapi akan membutuhkan waktu karena kami memiliki perjanjian dengan Singapura," terang PM ke-7 Malaysia tersebut seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa 29 Mei 2018.

"Itu tidak menguntungkan. Akan menghabiskan banyak uang. Kami tidak akan menghasilkan uang sama sekali dari penetapan ini. Itu hanya sebuah trek pendek..."

Mahathir mengatakan akan membahas masalah ini dengan Singapura.

Konfirmasi PM Malaysia itu datang setelah dalam wawancaranya dengan Financial Times ia mengatakan bahwa langkah menghentikan proyek HSR diperlukan untuk "menghindari dinyatakan bangkrut".

"Kita perlu menyingkirkan sejumlah proyek yang tidak perlu, misalnya kereta api berkecepatan tinggi, yang akan menghabiskan biaya 10 miliar ringgit (USD 28 miliar) dan tidak menghasilkan satu sen pun. Itu juga akan disingkirkan," kata Mahathir kepada Financial Times.

Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng pekan lalu mengatakan bahwa total utang pemerintah melebihi 1 triliun, dengan skandal 1MDB sebagai salah satu kontributor utama.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya