Liputan6.com, Jakarta Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan "Program Layanan Warung e-KTP".
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan membantu civitas akademika IPB untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara yaitu mendapatkan e-KTP.
Advertisement
Layanan Warung e-KTP digelar di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga Bogor dan dibuka selama dua hari yaitu tanggal 30 dan 31 Mei 2018.
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan, Agus Purwito mengatakan, pelayanan Warung e-KTP di IPB berawal dari permintaan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, ketika memberikan Kuliah Umum pada tanggal 2 Mei 2018 di IPB.
Saat itu, para peserta kuliah umum banyak civitas akademika IPB yang mengeluh kepada Mendagri belum menerima maupun memiliki e-KTP.
"Mendagri akhirnya berkomitmen membantu menuntaskan e-KTP untuk civitas akademika IPB melalui layanan warung e-KTP," ujar Agus, Kamis (31/5/2018).
Warung e-KTP berbasis kampus ini pertama kali diselenggarakan di Indonesia dan diharapkan IPB dapat menjadi contoh untuk pelayanan e-KTP di kampus-kampus lainnya di Indonesia.
Warung e-KTP sendiri diperuntukkan bagi seluruh pegawai IPB (dosen dan tenaga kependidikan) beserta keluarganya dan mahasiswa di berbagai strata (Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana).
Warung e-KTP melayani empat kelompok yaitu penduduk yang sudah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan e-KTP, penduduk yang belum melakukan perekaman, penduduk yang melakukan perubahan elemen data e-KTP dan pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada Pilkada Juni 2018.
Setelah dilakukan proses pendaftaran sampai dengan tanggal 15 Mei 2018, data sivitas akademika IPB dan keluarga yang sudah teregistrasi sejumlah 1.856 orang. Jumlah dosen yang tercatat sebanyak 258 orang, tenaga kependidikan 124 orang, keluarga pegawai 345 orang, dan mahasiswa 1.129 orang.
Dari total jumlah tersebut, sebanyak 48.92% atau 908 orang adalah mereka yang sudah melakukan perekaman namun belum mendapatkan e-KTP. Sebanyak 265 orang belum melakukan perekaman dan civitas yang ingin melakukan perubahan elemen data pada e-KTP sebanyak 659 orang. Sisanya sekitar 1,29% adalah pemilih pemula.
Namun demikian, masih banyak civitas akademika IPB yang belum mendaftarkan diri. Tapi akan tetap diberikan pelayanan saat datang ke Warung e-KTP ini.
Bukti Bisa Kolaborasi
Sementara Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, Warung e-KTP di IPB ini menunjukkan bahwa antara penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pendidikan bisa berkolaborasi dalam memberikan pelayanan publik.
Kemendagri berjanji akan melayani permintaan dari pihak IPB untuk melakukan perekaman dan mencetak kartu tanda penduduk bagi para mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan keluarga pegawai sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan.
"Jika diperlukan kami siap memberikan pelayanan e-KTP, baik tiga bulan sekali atau enam bulan sekali," kata dia.
Syaratnya, IPB cukup menghubungi Disdukcapil setempat dan petugas akan melakukan jemput bola. Semua pelayanan itu gratis, jika ada yang memungut biaya, warga diminta melapor untuk segera ditindak.
Zudan menjelaskan, e-KTP bukan hanya sekedar kartu identitas, namun banyak kegunaan untuk mengurus administrasi lainnya seperti pembuatan SIM maupun untuk data perbankan. Oleh karena itu, dirinya mengajak masyarakat untuk segera melakukan perekaman.
"Bagi mahasiswa dan keluarga besar IPB, membuat e-KTP di desa atau kecamatan itu hal yang biasa, akan tetapi membuat e-KTP di kampusnya sendiri itu baru luar biasa," ujar Zudan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
