Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro menargetkan, pembangunan khusus pengentasan kemiskinan berada pada kisaran 8,5-9,5 persen pada 2019. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan target tahun ini sebesar 9,5 sampai 10 persen.
Meski tingkat kemiskinan terus menurun, namun kerentanan atau status rentan miskin masih menjadi tantangan pemerintah. Jika melihat data terakhir pada September 2017 tingkat kemiskinan sekitar 10,12 persen yang setara dengan 26,58 juta jiwa.
"Kalau kita lihat data terakhir September 2017 tingkat kemiskinan kita adalah 10,12 persen. Yang setara dengan 26,58 juta jiwa jadi masih ada 26,58 juta jiwa warga negara Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan," ujar dia di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Senin (4/6/2018).
Baca Juga
Advertisement
Bambang mengatakan, dari jumlah 26,58 juta jiwa ada sebanyak 9,68 juta jiwa yang sangat miskin atau sekitar 3,72 persen.
"Jadi inilah kelompok yang seharusnya pertama mendapatkan support atau intervensi karena 9,7 juta jiwa yang harus kita angkat paling tidak keluar dari kategori sangat miskin," ujar dia.
Dari sisi konsentrasi wilayah, bagian barat Indonesia nyatanya masih menjadi konsentrasi kemiskinan paling besar. Sekitar 79 persen kemiskinan terbesar berada di kawasan Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali. Sementara sisanya sebanyak 21 persen berada di kawasan timur Indonesia.
"Kalau melihat penduduk miskin itu, maka kita melihat ternyata konsentrasinya ada di kawasan barat Indonesia. Jadi meskipun secara persentase ada di bagian timur, tetapi konsentrasi di kawasan barat,” ujar dia.
Ia menambahkan, kawasan barat ini antara lain Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali. “Itu 79 persen. Sedangkan di kawasan timur ada 21 persen," kata dia.
Reporter: Anggun P.Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Upaya Sri Mulyani Tekan Jumlah Kemiskinan dan Kesenjangan pada 2019
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan fokus mengakselerasi pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan di 2019. Untuk itu, pemerintah akan mendorong peningkatan daya saing, produktivitas dan investasi sehingga mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional.
"Pemerintah diarahkan untuk mendorong peningkatan daya saing, produktivitas dan investasi sehingga mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional serta pada gilirannya akan secara efektif dapat mengakselerasi pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan," ujarnya di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis 31 Mei 2018.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah secara kontinyu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Bank lndonesia dalam upaya pengendalian laju inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjamin daya beli masyarakat. Di satu sisi, pemerintah juga tetap berupaya agar ketersediaan pasokan barang aman di 2019.
"Pemerintah akan terus meningkatkan ketersediaan pasokan dan kelancaran arus distribusi barang, khususnya produk pangan. Di sisi lain, Pemerintah juga akan tetap memberikan alokasi subsidi dan dana cadangan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah akan mengupayakan peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan otoritas terkait, baik dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional.
"Bauran kebijakan fiskal, moneter, sektor riil serta penguatan pengawasan dan pemantauan lembaga keuangan diharapkan dapat memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global," tandasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
