Liputan6.com, Washington, DC - Menurut penyelidikan Kantor HAM PBB, kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump semakin menjerumuskan kelompok miskin di Amerika Serikat (AS) ke dalam jurang kesulitan yang lebih dalam.
Pejabat HAM PBB urusan kemiskinan ekstrem, Philip Alston,selama berbulan-bulan mengunjungi berbagai kelompok masyarakat di seluruh Amerika, dan menyusun laporan yang mengatakan pemerintah federal gagal membantu kaum miskin.
Sambil menyiapkan laporan tersebut untuk kemudian diajukan ke PBB bulan depan, Alston secara khusus menyoroti kebijakan pemerintahan Trump yang memberikan potongan pajak sebesar US$ 1,5 triliun.
Dikutip dari VOA Indonesia pada Selasa (5/6/2018), kebijakan itu membawa "keuntungan besar" bagi perusahaan-perusahaan besar dan kaya, namun merugikan bagi kelompok orang miskin.
Baca Juga
Advertisement
Alston mengunjungi komunitas masyarakat yang hidup di dalam kemiskinan di negara bagian Alabama, California, Georgia, West Virginia, dan New York.
"Pada akhirnya, khususnya di negara kaya seperti Amerika, kemiskinan ekstrem adalah pilihan politik yang dibuat oleh orang-orang yang berkuasa," tulis Alston.
Ditambahkan olehnya, bahwa jika ada kemauan politik, maka isu kemiskinan bisa dengan mudah dihilangkan.
Simak video pilihan berikut:
Menghilangkan Perlindungan Dasar
Alston mengatakan walaupun kemiskinan ekstrem di Amerika bukan hal baru, namun kebijakan yang diambil selama setahun terakhir, dituding sengaja menghilangkan perlindungan dasar bagi orang-orang yang paling miskin.
Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai "menghukum" mereka yang tidak punya pekerjaan, dan bahkan membuat layanan kesehatan dasar harus ditebus dengah harga mahal, di mana hal tersebut seharusnya menjadi hak tiap warga negara.
Tetapi seorang pejabat perwakilan AS di Jenewa, mengatakan pada Senin, 4 Juni 2018, bahwa "pemerintahan Trump telah membuat prioritas untuk menciptakan peluang ekonomi bagi semua rakyat Amerika."
Advertisement
