Langkah BI Jaga Stabilitas Ekonomi RI Dinilai Tepat

Liputan6.com, Jakarta Langkah koordinasi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam meningkatkan kepercayaan pasar atas kondisi ekonomi Indonesia diapresiasi Komisi XI DPR RI.

Koordinasi ini harus terus dipertahankan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan penguatan rupiah. “Saya kira Gubernur BI yang baru ini pernah menjabat deputy sehingga dia sudah mengetahui bagaimana mengatasi rupiah saat mendapat tekanan," kata Wakil Ketua Komisi XI Hafidz Tohir, Selasa (5/6/2018).

Menurutnya, Perry sudah lebih tahu bagaimana melakukan relaksasi terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) ketika rupiah sedang menguat.

Ia juga melihat langkah-langkah yang diambil Gubernur BI langsung direspon pasar secara positif. Penguatan rupiah dinilai tidak akan berada dibawah Rp 13.700 karena memang angka dimana rupiah itu akan berada.

“Kenapa, kita tidak optimistis rupiah itu bisa kembali ke Rp 13.000 ribu atau 12.500 seperti 4 tahun lalu karena memang ini seluruh kandung eksport kita 60 persen dari nilai import,” jelasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI lainnya Misbakhun melihat BI melakukan upaya yang sangat bagus dalam menstabilkan rupiah. Dan kebijakan acuan BI rate langsung membuat nilai tukar rupiah menguat.

Menurut politisi Golkar itu, BI telah melakukan berbagi upaya perbaikan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas ekonomi. BI, kata Misbakhun, masuk ke pasar melakukan upaya-upaya yang sangat structural dalam menstabilkan rupiah.

“Tidak sekedar operasi monoter. Melakukan langkah-langkah persuasif dan menggalang sebuah kebijakan monoter yang kemudian dikaitkan dengan kebijakan bauran,” katanya.

Upaya Gubernur BI Perry Warjiyo mengajak pemerintah, OJK, LPS dan lainnya turut menambah confidence pasar. Upaya membangun confidence inilah yang kemudian direspon oleh pasar dengan baik.

Ia menegaskan, tidak gampang dalam membuat suatu kebijakan monoter saat ini. Sebab, tanpa koordinasi yang baik, pasar tidak percaya akan kebijakan monoter.

“Pemerintah dan BI tidak gampang lho saat ini. Berbeda saat orde baru, dulu Menkeu ngomong apa saja BI akan mengikuti. Dulu otoritas cuma dua yakni BI dan Menkeu. Gubernur BI ikut menteri keuangan. Sekarang semua terpisah-pisah,” jelasnya.