Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno kembali menegaskan Pemprov DKI tidak akan membuka daftar 40 nama masjid yang diduga menyebarkan paham radikal dan intoleransi. Alasannya, Sandi tak ingin ada perpecahan di masyarakat.
“Tentunya tidak mungkin kita umum-umumkan, akhirnya nanti menjadi perpecahan,” kata Sandiaga Uno di Masjid Hasyim Asyari, Jakarta Barat, Rabu (6/6/2018).
Advertisement
Daftar nama 40 masjid radikal, menurut Sandi, didapatkan Pemprov DKI dari hasil survei yang dilakukan oleh Alissa Wahid.
“Kita dapat kabarnya dari survei yang dilakukan oleh Mbak Alissa Wahid yang disebarkan dan kita kroscek di biro dukmental memang ada beberapa yang kita pantau (radikal),” imbuhnya
Apabila MUI benar meminta data masjid radikal dibuka ke publik, Sandi mempersilakan MUI berhubungan langsung dengan Pemprov DKI.
“Nanti silakan aja berhubungan dengan kami,” ucapnya
Selain akan melakukan pembinaan pengurus masjid, Sandi menyebut Pemprov juga akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) untuk bertukar saran.
“Harus ada (kerja sama). Jadi kita akan terus bertukar karena kita harus pastikan tidak ada tempat buat paham radikalisme di sini. Kita harus pastikan juga jangan menjadi ajang untuk kita memupuk ekstrimisme. Jadi Islam di jakarta ini Islam yang bisa membangun,” bebernya
Faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan diyakini Sandiaga menjadi faktor penyebab suburnya radikalisme.Untuk itu, Pemprov DKI dituntut untuk menghilangkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial di masyarakat.
"Dengan begitu insyaallah akan memaknai apalagi di bulan ramadan, Islam itu rahmatan lil alamin,” Sandiaga Uno menandaskan.
Saksikan video menarik berikut ini:
