Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengajukan anggaran tahun 2019 untuk kementerian sebesar Rp 300 miliar. Anggaran tersebut tidak berbeda jauh dengan alokasi anggaran yang diterima tahun ini.
"Secara keseluruhan tahun ini sebesar Rp 300 miliar. Tahun depan juga Rp 300 miliar," ujar Menko Luhut di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (7/6/2018).
Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai beberapa program Kemenko Kemaritiman. Pertama, untuk mendukungan manajeman dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di sekretaris dan inspektorat.
Baca Juga
Advertisement
"Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenko Maritim untuk sekretaris dan inspektorat Rp 177 miliar, tahun ini Rp 175 miliar," ujar dia.
Kemudian, sisa anggaran sebesar Rp 123 miliar akan digunakan untuk koordinasi pengembangan kebijakan kemaritiman pada empat deputi. Pada 2018 sebesar Rp 124 miliar. "Jadi kurang lebih demikian jumlah anggaran kami. Ada sedikit turun, tapi cenderung sama," kata dia.
Reporter: Anggun P.Situmorang
Sumber: Merdeka.com
4 Menko Kabinet Kerja Kumpul di Banggar DPR Bahas Anggaran 2019
Sebelumnya, empat menteri koordinator (menko) Kabinet Kerja menggelar rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dalam RAPBN 2019. Empat menko itu, antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Polhukam Wiranto, dan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Adapun agenda pembahasan hari ini adalah RKA-KL untuk empat kementerian koordinator tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Darmin mengatakan, penyerapan anggaran Kemenko Bidang Perekonomian di 2018 telah mencapai 34,6 persen. Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut optimistis penyerapan anggaran hingga akhir tahun mampu mencapai 96,2 persen.
"Penyerapannya pada 2016 mencapai 95,4 persen. Lalu pada 2017 sebesar 96,26 persen. Dan 2018, memang sampai dengan Mei masih 34,6 persen. Berdasarkan rancangan kerja, pada akhir tahun 96,2 persen. Kami juga tidak berani membuat lebih tinggi takut nanti kebablasan tidak tercapai," ujarnya di gedung Banggar DPR, Jakarta, Kamis 7 Juni 2018.
Lebih jauh Darmin menjelaskan, sebenarnya Kemenko Bidang Perekonomian masih banyak menggarap pembahasan proyek yang akan berlangsung hingga 2019. Dua proyek yang tengah dikawal adalah pembahasan proyek strategis nasional dan pembuatan one map policy.
"Kalau kita lihat program prioritas di kantor menko, sebetulnya adalah lanjutan dari tahun sebelumnya dan masih berjalan sampai 2019, jumlahnya ada banyak. Pertama mengawal proyek strategis nasional melalui komite percepatan pembangunan infrastruktur prioritas. Yang baru ada 245 program prioritas, yang tugas kantor menko ini adalah lebih memonitor dan mengontrol mapping kalau ada persoalan yang terhambat realisasinya," jelasnya.
"Kemudian, pada 2018 ini sudah ditetapkan hanya ada dua tambahan proyek nasional yang berkurang cukup banyak. Yang kedua one map policy, seluruh pemerintahan itu satu. Memang yang secara nasional baru 1:50.000 tapi sebagian sudah 1:5.000 kita akan meluncurkan ini oleh instansi pemerintah pada Agustus," pungkas Darmin.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
