Menhan: Presiden Tak Mau Helikopter AW-101 karena Kemahalan

Ryamizard menjelaskan, setelah ditolak Kemenhan dan Presiden, pengadaan itu akan dialihkan ke TNI.

oleh Liputan6.com diperbarui 08 Jun 2018, 07:04 WIB
Penyidik KPK melakukan pemeriksaan Helikopter Agusta Westland 101 (AW-101) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta (24/8). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan sejak awal pihaknya sudah menolak pengadaan helikopter Agusta Westland (AW)-101 di TNI AU 2016-2017. Menurutnya, pesawat yang semula diperuntukan untuk kepresidenan juga ditolak oleh Presiden Jokowi karena harganya terlampau mahal.

"Itu pesawat untuk presiden. Uangnya masuk ke Seskab bukan ke saya. Presiden tidak mau karena mahal, nah itu kita tidak mau," kata Ryamizard Ryacudu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Ryamizard menjelaskan, setelah ditolak Kemenhan dan Presiden, pengadaan itu dialihkan ke TNI. 

"Jadi dialihkan untuk renstra TNI ini masalah itu," ungkapnya.

Ryamizard Ryacudu juga sependapat jika helikopter tersebut diambil alih oleh TNI, tetapi semestinya TNI mengajukan spesifikasi terlebih dahulu.

Sebelumnya, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna menyinggung adanya pihak yang membuat timbulnya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Heli Augusta Westland (AW-101). Menurut dia, jika pihak tersebut mengetahui mekanisme yang ada, maka persoalan ini tidak akan muncul.

"Sebetulnya dari awal dulu saya tidak pernah mau bikin gaduh permasalahan ini. Karena AW-101 ini harusnya teman-teman juga tahu, coba tanya kepada yang yang membuat masalah ini tahu enggak UU APBN? Tahu enggak mekanisme anggaran APBN itu seperti apa? Kalau tahu tidak mungkin melakukan hal ini," kata Agus usai diperiksa sebagai saksi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Juni 2018.

 

Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video pilihan di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya