Liputan6.com, Jakarta - Satu-persatu spanduk penyegelan dipasang di setiap blok Kompleks Golf Land, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pasalnya, 932 bangunan yang terdiri atas rukan dan rumah tinggal ini berdiri di atas lahan reklamasi Pulau C dan D yang perizinannya tidak sesuai aturan.
Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Jumat (8/6/2018), sebanyak 300 aparat Satpol PP dikerahkan untuk menyegel bangunan dan menutup lokasi sebagai upaya mengantisipasi kembali berjalannya aktivitas pembangunan di wilayah ini.
Advertisement
Penyegelan ini adalah yang ketiga kalinya setelah sebelumnya pembangunan masih tetap berjalan di lahan reklamasi seluas lebih dari 320 hektar.
Selain bangunan siap huni, kawasan perumahan terpadu ini juga telah dilengkapi dengan ragam fasilitas penunjang seperti jalan, taman, hingga tempat makan. Bahkan, sejumlah bangunan juga telah diisi oleh pemiliknya.
"Di dalam menegakkan peraturan kita ikuti peraturan, jangan membalik. Punya izin dulu baru bisa membangun bangunan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pemprov DKI Jakarta menilai lahan reklamasi Pulau C dan D dinilai melanggar undang-undang dan perda terkait penataan ruang. Anies juga menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan segera menuntaskan penyusunan revisi dua rancangan peraturan daerah yang sempat ditarik untuk dikaji kembali.
