Liputan6.com, Jakarta - Kunjungan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ualam (PBNU), Yahya Cholil Staquf, dalam acara American Jewish Committee (AJC) Global Forum, Minggu 10 Juni 2018, di Yerusalem, menuai polemik di Tanah Air.
Ketua MUI Maruf Amin menyampaikan, kunjungan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu tidak mendapatkan dukungan dari MUI. Termasuk juga dari PBNU sendiri.
Advertisement
Ma'ruf menegaskan MUI konsisten membela Palestina dan mendukung sikap pemerintah Indonesia yang tegas menyatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Palestina. Sebagaimana yang juga diserukan seluruh negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
"Masalah Cholil itu tidak ada kaitannya dengan MUI. Jangankan dengan MUI, dengan PBNU saja tidak. Karena itu kita tidak memberikan, mendukung oleh saudara Yahya Staquf," tutur Maruf Amin di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/6/2018).
Menurut Ma'ruf Amin, ada atau tidaknya manfaat dari langkah Yahya Staquf itu dapat dilihat nantinya. Terlebih, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sendiri telah mengupayakan usaha perdamaian Palestina.
"Apakah itu memperlancar upaya-upaya Kemenlu dalam rangka mengupayakan perdamaian dengan tetap menjaga agar Palestine menjadi negara yang merdeka, berdaulat, atau justru mengganggu. Nanti akan dilihat. Tetapi sebenarnya diplomasi yang kita inginkan tetap melalui Kemenlu secara resmi," jelas dia.
Larangan Visa Bagi WNI
Kini yang jadi permasalahan, kata Ma'ruf, usai klaim Israel terhadap Yerusalem adalah kunjungan Warga Negara Indonesia (WNI) ke kota tersebut. Pada dasarnya, Indonesia dan Israel memang tidak saling memberikan visa kunjungan.
"Kalau dengan Israel saya kira nggak ada masalah. Wong kita nggak beri visa pada mereka, mereka nggak beri visa ke kita. Tapi yang jadi masalah adalah Yerusalem diklaim Israel. Sehingga kalau orang mau ke Yerusalem, diklaim ke Israel. Itu jadi masalah bagi umat," Ma'ruf Amin menandaskan.
Advertisement
