Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, berbagai pembenahan infrastruktur yang kini banyak dilakukan tidak serta merta hanya untuk memperlancar arus mudik Lebaran 2018. Menurutnya, itu dilakukan untuk aset dan kepentingan jangka panjang.
"Tapi yang lebih penting, itu akan jadi elemen pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan meningkatkan daya saing bangsa," ujar dia dalam sebuah keterangan resmi, Jumat (15/6/2018).
Tidak lupa, ia turut menyampaikan terimakasih atas partisipasi masyarakat dalam mendukung kelancaran dan keselamatan para pemudik, sehingga masing-masing darinya bisa tiba di tempat tujuan dengan lebih aman, nyaman dan bahagia.
Baca Juga
Advertisement
Pada kesempatan Lebaran kali ini, Menteri Basuki mengawali harinya dengan Sholat Ied bersama keluarga di Masjid As Salam, Kementerian PUPR, Jakarta.
Setelahnya, ia didampingi sang istri Kartika Basuki segera menghadiri acara Open House Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di Istana Presiden Bogor.
Memasuki tengah hari, dia bergerak mengunjungi Open House Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di rumah dinasnya di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, tak lupa Basuki menyalurkan hobinya memainkan drum bersama Menhub Budi sambil menyanyikan beberapa lagu, mulai dari Have You Ever See The Rain milik Creedence Clearwater Revival, serta beberapa lagu Tanah Air seperti Bento milik Iwan Fals dan Ku Tak Visa-nya Slank.
Sudah Berdampakkah Pembangunan Infrastruktur di RI?
Pemerintah terus mendorong pembangunan infrasturktur. Pembangunan ini diharapkan bisa menipiskan kesenjangan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Apakah pembangunan tersebut sudah berdampak?
Ketua Komisi V DPR, Fahri Djemi Francis menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang ditargetkan rampung pada 2018-2019 itu belum menampakkan hasil ke pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan yang dikerjakan untuk mengejar target justru menimbulkan masalah baru, seperti kecelakaan kerja yang marak terjadi beberapa waktu lalu.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pemerintah juga dihadapkan pada masalah alokasi anggaran. Fahri menyatakan, alokasi anggaran untuk infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setiap tahunnya selalu jauh lebih kecil dari yang diusulkan. Hal ini membuat pembangunan infrastruktur jadi minim anggaran.
Dalam penjelasannya, pada APBN 2015 perencanan yang diusulkan oleh pemerintah Rp 114,8 triliun, tetapi anggaran yang tersedia Rp 110,8 triliun, berkurang sekitar Rp 4 triliun.
Pada 2016, usulannya tinggi sekali menjadi Rp 169,4 triliun, tetapi duitnya yang disetujui Rp 98 triliun. Pada 2017, diajukan Rp 209,1 triliun, tetapi anggaran yang diberikan Rp 103,1 triliun. Itu belum sampai 50 persen yang diberikan.
"Di 2018 ini kebutuhannya naik lagi Rp 221 triliun, tapi yang diberikan Rp 106 triliun," ujar dia dalam Forum Diaolog HIPMI di Jakarta, Jumat (11/5/2018).
Menurut Fahri, pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi program utama pemerintah juga tidak berdampak besar terhadap ekonomi di daerah. Bahkan, pihak swasta sering mengeluh karena proyek tersebut didominasi oleh BUMN.
"Pertumbuhan ekonomi juga stagnan setelah pembangunan infrastruktur. Itu menjadi pertanyaan. Jadi infrastruktur ini pertama, untuk pencitraan. Kedua, untuk BUMN. Baru ketiga, untuk rakyat. Tapi ini juga masih dipertanyakan," tandas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
