Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengkritik pelantikan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan posisi Ahmad Heryawan (Aher). Menurutnya, pelantikan ini merusak kredibilitas pemerintah.
"Rencana pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018, menjatuhkan kredibilitas pemerintah," kata Fadli dalam akun Twitter-nya, Senin (18/6/2018).
Advertisement
Fadli mengatakan, usulan pengangkatan Pj Gubernur dari Polri ini sebenarnya sudah menjadi kontrovesi sejak Januari sampai dengan Februari 2018. Akan tetapi, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang usulan tersebut.
"Menanggapi kritik masyarakat, saat itu pemerintah, baik @Kemendagri_RI, Polri, dan kemudian Menko Polhukam pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tersebut telah ditarik oleh pemerintah," ungkapnya.
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini kecewa, pemerintah malah melantik anggota Polri untuk jadi PJ Gubernur. Dia menunding pemerintah telah melakukan pembohongan publik karena melantik perwira aktif seperti Komjen Iriawan.
"Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut," ujarnya.
Fadli membeberkan tiga persoalan dari dilantiknya Komjen Iriawan. Selain memengaruhi kredibilitas pemerintah, pelantikan ini juga menimbulkan pertanyaan pada independensi Polri dan spekulasi motif yang direncanakan pemerintah.
"Kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah?" tuturnya.
"Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali mnjd kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai PJ Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan," ucapnya.
Tidak Aktif
Fadli juga tidak bisa menerima alasan Dirjen otonomi Daerah (Otda) Soni Sumarsono yang mengatakan Iriawan bukan lagi perwira aktif. Alasan itu, kata dia, terlalu mengada-ada dan kuat dugaan pelantikan Iriawan jadi Seketaris Utama Lemhanas juga hanya untuk melancarkan jalan jadi Pj Gubernur Jawa Barat.
"Alasan itu hanya mengonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi PJ Gubernur Jabar. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana @Kemendagri_RI saja," tukasnya.
Baginya, yang paling pas untuk bisa menduduki kursi PJ Gubernur adalah pejabat terkait yang benar-benar mengerti Jawa Barat. Justru pelantikan ini, kata Fadli, menodai Pilkada Jawa Barat.
"Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jabar. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat," Fadli menandaskan.
Reporter: Sania Mashabi
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
