Liputan6.com, Jakarta Penunjukan Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat kembali menuai polemik. Pasalnya, pria yang duduk menjadi Sestama di Lemhanas ini, dianggap masih aktif sebagai Perwira Tinggi Polri.
Namun, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soemarsono, mengatakan justru penunjukan Iriawan itu untuk menjaga netralitas.
Advertisement
"Pak Iriawan itu programnya menjaga netralitas, mereka menjamin netralitas dan tidak akan kepentingan konflik interest," ucap pria yang akrab disapa Soni ini di Bandung, Senin (18/6/2018).
Dia menegaskan, jika Penjabat Gubernur baik itu Iriawan atau yang lainnya tidak netral, maka akan langsung ditarik.
"Jika mereka tidak netral siap ditarik dari Pj Gubernur," ungkap Soemarsono.
Pria yang pernah duduk sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta ini juga merasa yakin, sosok Iriawan saat menjadi Kapolda Metro Jaya, selalu mengedepankan profesionalitas.
"Saya kira netralitas Iriawan tak usah diragukan. Dia orang yang profesional. Waktu saya di DKI dia Kapolda saya. Jadi saya tahu persis netralitas Iriawan," dia memungkasi.
Awal tahun lalu, rencana untuk menjadikan Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat, serta Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat Gubernur Sumut sempat menuai pro-kontra.
Beberapa kalangan menuding ada konflik kepentingan diantara dua kandidat yang akan mengisi kekosongan kursi gubernur di dua daerah tersebut. Namun, seiring pro-kontra di masyarakat, pemerintah akhirnya mengurungkan niatan itu.
Hal itu diungkapkan Menteri Kordinator Politik Hukum Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.
"Kalau ada kebijakan menimbulkan reaksi masyarakat, didengarkan dan dilaksanakan. Maka untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara sudah dipertimbangkan, akan ada kebijakan lain nanti," kata dia di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
