Liputan6.com, Jakarta Presiden PKS Sohibul Iman mengaku kecewa atas dilantiknya Komjen M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.
"Ini bernegara seperti main petak umpet. Februari rencana ini sudah dibatalkan Menko Polhukam dan waktu itu Kapolri serta Mendagri pun mau tidak mau menyetujuinya. Ini terjadi setelah rencana tersebut diprotes banyak pihak dengan segala argumen yuridis dan etis waktu itu yang sangat masuk akal sehat," ucap Sohibul kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa (19/6/2018).
Advertisement
Dia memandang, kala itu, pembatalan tersebut lalu melahirkan pujian dan apresiasi masyarakat terhadap pemerintah, khususnya Menko Polhukam yang dianggap peka terhadap aspirasi dan kritik publik.
"Sekarang begitu cooling down, tiba-tiba pemerintah merealisasikan rencana tersebut. Dianggap apakah aspirasi dan pujian publik tersebut oleh pemerintah," tanya Sohibul.
Dia menyebut pemerintah tak terbuka terkait penunjukan M Iriawan. Bahkan tidak peka terhadap kritik publik.
"Beraninya fait accompli, menohok dan memperdaya rakyatnya sendiri. Sulit dicerna akal sehat," pungkasnya.
Respons PDIP
Sebelumnya, ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno meminta jangan berlebihan menilai Penjabat Gubernur yang hanya duduk beberapa hari.
"Jangan berlebihan menilai seakan-akan seorang Pj yang tugasnya hanya beberapa hari, bisa memengaruhi kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Jadi para politisi jangan buat panggung untuk eksternalisasi risiko dan internalisasi manfaat dari proses penunjukan Pj," ungkap Hendrawan.
Dia menilai, Kemendagri sudah memberi penjelasan cukup lengkap tentang proses dan persyararan penunjukan tersebut.
"Dalam iklim demokrasi yang transparan, rakyat akan memberi penalti terhadap tingkah politik yang tidak jujur dan tidak patut," ungkap Hendrawan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
