Moeldoko: Urbanisasi Bukan Malapetaka, Harus Disikapi dengan Arif

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, urbanisasi harus disikapi dengan arif agar tidak jadi beban. Dia mengakui bahwa urbanisasi bersifat alamiah, dimana masyarakat memandang bahwa perekonomian di kota lebih baik ketimbang di desa. 

"Jadi memaknainya yang arif, jangan seolah-olah urbanisasi membawa malapetaka. Tapi juga bisa mengisi celah-celah kosong, yang memang sebagian dari kita masih membutuhkan teman-teman dari daerah," kata mantan Panglima TNI itu, Rabu (20/6/2018).

Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah mitigasi berdasar pengalaman yang ada guna menyikapi fenomena urbanisasi

"Jangan hanya pendekatannya pendekatan menolak," imbuh Moeldoko.

Paradigma perpindahnya masyarakat desa atau daerah ke kota sejatinya sudah tidak lagi didasarkan hanya untuk "mengadu nasib". Setidaknya, pergerakan ke wilayah kota harus memiliki kepastian akan pekerjaan dan tempat tinggal.

"Kalau ada kepastian, maka akan ada sebuah pendapatan baru bagi keluarga mereka di desa, itu cukup positif. Tapi sangat tidak positif apabila pergerakan ke kota tanpa tujuan. Misalnya tidak ada tujuan yang jelas bagaimana kehidupan mereka di kota," tutur Moeldoko.

Guru Besar Sosiologi Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto mengatakan, fenomena urbanisasi masih akan terus terjadi sepanjang belum tercapainya pemerataan pembangunan. Selain itu, faktor ketimpangan ekonomi antara desa dan kota menjadi salah satu yang mendorong masih tingginya angka urbanisasi.

"Mereka melakukan urbanisasi karena adanya selisih upah yang dapat menguntungkan bagi kehidupan keluarga mereka di desa. Misalnya di desa kerja 8 jam hanya mendapat upah Rp 20 ribu, di kota bisa mendapat Rp 100 ribu. Jadi ada selisih uang yang bisa dikirim ke desa," jelasnya.

Lebih lanjut Bagong mengatakan bahwa solusi yang paling efektif untuk menekan angka urbanisasi adalah melakukan pemerataan pembangunan di wilayah desa. Menurutnya, program Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah saat bisa menjadi kunci untuk peningkatan pembangunan dan ekonomi di desa.

"Kuncinya adalah pemerataan pembangunan wilayah desa. Diharapkan juga dana desa dapat bermafaat untuk membuka banyak lapangan kerja baru, serta melakukan pemberdayaan masyatakat desa," kata Bagong.