Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan terus meningkatkan perkembangan industri kapal di Sumatera Utara (Sumut). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun lima kapal Ro-Ro dan ada kapal yang dapat beroperasi pada November 2018.
"Kapal ini telah dibangun sejak tahun lalu dan akan beroperasi pada November 2018. Selain kapal ini, tahun depan Kemenhub akan membangun kapal lagi," katanya usai meninjau galangan kapal di Portsea, Toba Samosir, Jumat (22/6/2018).
Baca Juga
Advertisement
Dia menambahkan, ASDP yang akan menjadi operator kapal Ro-Ro tersebut dan perusahaan ini juga akan membangun kapal satu unit lagi. "Kami sudah mendapat konfirmasi akan ada dua kapal lagi yang disumbang oleh swasta di Sumut. Jadi totalnya akan ada lima kapal sebesar ini," ujarnya.
Lebih jauh diakui Budi Karya, kapal ini memiliki muatan yang cukup besar. Rencananya kapal ini akan ditempatkan di Pelabuhan Tomok menuju Pelabuhan Ajibata. Kapal Ro-Ro berukuran 300 GT. Muatan kapal bisa mengangkut 280 penumpang dan 32 mobil atau 17 truk.
"Suatu kapasitas yang besar dibanding dengan kapal-kapal yang ada sekarang. Nantinya kapal Ro-Ro ini akan ditempatkan di Pelabuhan Tomok ke Pelabuhan Ajibata," ia menjelaskan.
Dirinya menugaskan Bupati untuk meneliti terkait ukuran kapal. Menhub pun menugaskan Dirjen Perhubungan Darat untuk melakukan pengawasan kapal ini dan meningkatkan pariwisata.
Bentuk UPT
Dalam mendukung hal tersebut, Budi Karya akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengawasi berbagai kebutuhan operasional di Danau Toba.
"Saya juga akan membuat UPT dan sudah koordinasi dengan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk datang ke sini. Selain untuk mengawasi pembangunan kapal, juga akan mendukung terkait konstruksi, mesin terhadap kapal yang ada," ungkap mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu.
Ia menerangkan terkait pengelolaan kapal di mana akan dikelola oleh ASDP. Di samping itu, Menhub juga ingin meningkatkan operasional di tempat penyeberangan.
"Kapal ini dibangun oleh pemerintah dan nanti akan dikelola oleh ASDP dan melibatkan semua masyarakat Toba dan sekitarnya. Secara aturan pengawasan di tingkat I, tapi sekarang kita ingin meningkatkan kualitas operasional di tempat penyeberangan sehingga kita akan buat petakan di seluruh Indonesia dan membuat ad hoc maupun UPT untuk berikan pengawasan, pengarahan, dan pendampingan bagi operasional penyeberangan di tempat padat traffic-nya," pungkas Menhub.
Advertisement
