Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menjamin, TNI-Polri tetap netral saat Pilkada Serentak 2018. Netralitas seluruh anggota dari kedua lembaga negara itu tidak bisa ditawar.
"Sampai dengan saat ini, netralitas TNI-Polri masih tetep enggak ada perubahan," kata Moeldoko di gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Advertisement
Moeldoko juga membantah tuduhan yang menyebut bahwa pemerintah berada di balik isu ketidaknetralan TNI-Polri. Ia menegaskan, tidak ada kebijakan pemerintah khususnya Presiden yang mempengaruhi netralitas TNI-Polri dalam Pilkada.
"Tidak sama sekali. Jadi tolong ini menjadi pemahaman kita bersama, kita yakini bersama. Saya bisa berikan jaminan bahwa netralitas TNI-Polri itu masih, dan tidak ada kebijakan apapun dari Presiden," tegas mantan Panglima TNI itu.
*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.
Pernyataan SBY
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada oknum aparat penegak hukum memperlihatkan tidak netral.
Dia mengaku menyampaikan hal tersebut lantaran tidak ingin nama baik lembaga pemerintah termasuk BIN, POLRI, dan TNI tercemar akibat ulah oknum. Sehingga ia meminta semua pihak tidak keliru dengan pernyataannya tersebut.
"Mungkin kalau rakyat tidak mungkin menyampaikan yang menurut mereka kasar, terang-terangan. Jadi biar saya," ucap SBY
SBY mengungkapkan ada kecurangan mulai Pilkada 2016 dan 2018 ini. Saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta, ia meyakini putra sulungnya kalah karena ada kecurangan yang melibatkan ketidaknetralan aparat.
"Pilkada Jakarta baru sekarang ini saya bicara. Meskipun kami ikhlas menerima kekalahan tapi saya sampaikan agar BIN, Polri, dan TNI netral, karena ada dasarnya, ada kejadiannya," ungkap Presiden RI keenam ini.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
