Liputan6.com, Washington DC - Penasihat senior kepresidenan Amerika Serikat, yang juga menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner mengatakan bahwa pemerintahan AS 'hampir selesai' dengan rencana perdamaian Israel-Palestina versi Amerika yang dibuat tanpa masukan dari Palestina.
Kushner dan utusan AS Jason Greenblatt mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Jumat dan Sabtu pekan lalu. Sebelum bertemu Netanyahu, keduanya sempat berkunjung ke Yordania, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir.
Kushner mengatakan para pemimpin Arab mendukung negara Palestina.
Baca Juga
Advertisement
Presiden Palestina Mahmoud Abbas belum bertemu Kushner dan Greenblatt, setelah pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan keputusannya untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem.
Kendati demikian, di sisi lain, Kushner meragukan apakah Presiden Abbas punya kemampuan dan kesediaan untuk membuat kesepakatan damai dengan Israel.
"Jika Presiden Abbas bersedia kembali berunding, kita siap terlibat. Jika tidak, kita kemungkinan akan mengumumkan rencana itu secara terbuka," kata Kushner seperti dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (26/6/2018).
Warga Palestina menginginkan Yerusalem timur sebagai ibukota mereka kelak. Mereka berkeras status kota yang disengketakan itu adalah masalah yang harus dirundingkan antara mereka dan warga Israel.
Saksikan juga video pilihan berikut ini:
Inggris Segera Akui Palestina Sebagai Negara Berdaulat
Pemimpin Partai Buruh di Inggris, Jeremy Corbyn, mengatakan akan dengan cepat "mengakui Palestina sebagai sebuah negara berdaulat", jika pihak oposisi itu berhasil memenangkan pemilu Negeri Ratu Elizabeth II.
Corbyn mengatakan, dia akan mengambil langkah-langkah menuju "solusi dua negara yang asli", sebagai penyelesaian konflik Israel dan Palestina.
Dikutip dari Independent.co.uk, Minggu (24/6/2018), pernyataan itu disampaikan oleh Corbyn saat berbicara di tengah kunjungannya ke Yordania, yang merupakan perjalanan internasional pertamanya di luar Eropa sejak terpilih sebagai pemimpin Partai Buruh pada 2015.
Dalam perjalanan tersebut, Corbyn juga melakukan kunjungan ke sebuah kamp penampungan orang Palestina, yang telah berdiri selama puluh tahun sejak Perang Arab-Israel.
"Saya pikir harus ada pengakuan hak-hak rakyat Palestina terhadap negara mereka sendiri, yang kami sebagai Partai Buruh katakan, akan mengakui sebagai negara berdaulat penuh pada Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Corbyn.
Corbyn diketahui pernah berkali-kali menyerukan kepada pemerintah Inggris untuk secara sepihak, mengakui negara Palestina di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, yang diduduki Israel sejak 1967.
Pada bulan April, ia menyerang "keheningan" Barat atas pembunuhan para pengunjuk rasa Palestina di perbatasan Gaza.
Ia juga mendesak Inggris untuk mempertimbangkan penghentian penjualan senjata ke Israel, karena dituding "dapat digunakan melanggar hukum internasional".
"Harus ada proses perdamaian, dan harus ada hak rakyat Palestina untuk hidup dalam damai, serta hak Israel," tambahnya.
Advertisement
