Luhut Sindir Prabowo soal Tudingan Proyek LRT di Mark Up

Begini tanggapan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan soal tudingan ada mark up di proyek LRT Palembang.

oleh Liputan6.com diperbarui 25 Jun 2018, 21:25 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung proyek LRT Jabodebek. (Achmad/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjawab tudingan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang mencurigai adanya penggelembungan uang atau mark up dalam proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang, Sumatera Selatan. 

Luhut menilai Prabowo telah menerima informasi yang salah mengenai proyek pembangunan moda transportasi kereta api ringan tersebut.

"Kasihan Pak Prabowo dapat informasi yang enggak pas, kan sudah ada datanya," kata Luhut saat ditemui di kantornya, Senin (25/6/2018)

Prabowo sebelumnya menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia terlalu mahal. Padahal, kata Luhut, masih banyak yang jauh lebih mahal.

"Sudah ada datanya kalau kita rata-rata Rp 400 miliar per kilometer (km), di tempat lain ada Rp 600 miliar, bahkan ada yang Rp 1 triliun. Tergantung, kalau elevated pasti lebih mahal, tergantung tinggi elevasinya berapa, murah mahalnya," tegas Luhut. 

Lebih jauh Luhut mengingatkan agar bawahan Prabowo jangan sampai memberikan informasi yang keliru.

"Jangan sembarangan ambil kesimpulan. Saya itu sangat paham sekarang, kalau ada kasih-kasih informasi keliru kasihan Pak Prabowonya, pemimpinnya kok dikasih informasi yang salah," sindirnya. 

Sebelumnya, Prabowo Subianto menilai biaya pembangunan LRT di Indonesia sangat mahal. Padahal berdasarkan data yang dimilikinya, biaya pembangunan untuk LRT di dunia saja hanya berkisar USD 8 juta per km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau USD 40 juta per km.

Dengan nilai yang tinggi tersebut, Prabowo pun menuding ada penggelembungan nilai atau mark-up dalam proyek tersebut.

"Coba bayangkan saja berapa mark up yang dilakukan pemerintah untuk 1 km pembangunan LRT.  Jika USD 8 juta itu saja sudah mendapatkan untung, apalagi kalau USD 40 juta," pungkas Prabowo. 

 

Reporter : Yayu Agustini Rahayu Achmud

Sumber : Merdeka.com


LRT Palembang Siap Beroperasi Juli 2018

LRT Palembang yang akan digunakan untuk angkutan massal Asian Games 2018 di Palembang, Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge)

Kementerian Perhubungan yakin moda transportasi light rail transit (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) atau LRT Palembang akan selesai dan dioperasikan pertengahan Juli 2018. Dengan pengoperasian tersebut maka moda transportasi ini akan bisa mendukung ajang olahraga terbesar di Asia yaitu Asian Games 2018.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memastikan tingkat keamanan dan keselamatan pengoperasian LRT Palembang.

Kementerian Perhubungan telah melakukan serangkaian pengujian sarana dan prasarana LRT pada Mei 2018 dan uji coba dinamis telah dilakukan pada kamis 21 Juni 2018 dari stasiun Jakabaring menuju stasiun Palembang Icon.

"Dalam pelaksanaan pembangunan, PT Waskita Karya (Persero) dibantu oleh konsultan pengawas (supervisi) yang berkualifikasi Internasional yakni SMEC Internasional asal Australia. Perusahaan tersebut telah mempunyai pengalaman yang cukup luas di beberapa negara di kawasan Asia, Australia, dan Afrika, Eropa, serta Amerika‎," kata Zulfikri, di Jakarta,pada 23 Juni 2018.

Pekerjaan pembangunan LRT Palembang sepanjang kurang lebih 23 kilometer (km) dilengkapi dengan 13 stasiun, 1 depo dan 9 gardu listrik. LRT Palembang menggunakan lebar jalur rel 1.067 mm dan third rail electricity 750 VDC telah dimulai sejak Oktober 2015 dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

LRT Sumsel ini akan menghubungkan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin menuju kawasan sport city Jakabaring. Selain digunakan sebagai sarana transportasi yang dapat mengurangi beban jalan raya dan penggunaan kendaraan pribadi, juga akan digunakan sebagai venue untuk perhelatan Asian Games tahun 2018.

Pembangunan LRT Palembang merupakan amanah dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2015 dan Perpres 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan.


Teknologi Tinggi

Menhub RI BUdi Karya Sumadi saat berbincang dengan Adi Wibowo, Direktur Operasional II PT Waskita Karya dan pejabat lainnya di Zona 1 LRT Palembang (Liputan6.com / Nefri Inge)

Jenis pekerjaan LRT Sumsel ini sangat bervariasi mulai dari pekerjaan konstruksi, stasiun, sarana, depo yang luas, penanganan tanah yang disebabkan oleh karakteristik yang berbeda serta pekerjaan yang memerlukan penguasaan teknologi tinggi baik untuk jenis sarana, infrastruktur dan system fasilitas operasinya.

"Berbeda dengan LRT Jabodebek yang menggunakan U-shaped Girder, LRT Jakarta menggunakan Box Girder, sedangkan LRT Sumsel menggunakan I Girder. Lebar spoor LRT Sumsel adalah 1067mm sedangkan LRT Jabodebek dan LRT Jakarta lebar spoor nya adalah 1435 mm," tambahnya.

Perbedaan karakteristik jenis konstruksi tersebut di atas mengakibatkan adanya variasi biaya konstruksi masing-masing LRT. Namun biaya konstruksi ini diyakini telah sesuai dengan harga pasar.

Sehingga, nilai investasi secara keseluruhan dalam pembangunan LRT Sumsel ini merupakan total biaya sarana dan prasarana LRT yang tidak dapat terpisahkan.

Ia mengungkapkan, nilai investasi apabila dibagi panjang jalur kereta api tersebut dinilai masih cukup realistis dan telah dilakukan perbandingan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

"Sebagai contoh, seperti di Malaysia biaya untuk pembangunan LRT Kelana Jaya Line diketahui sebesar Rp 817 miliar per km sedangkan untuk biaya pembangunan LRT di Manila sebesar Rp 907 miliar per km," ‎paparnya.

Anggaran pemerintah yang digunakan dalam pembangunan LRT Sumsel ini telah diproses secara akuntabel dimana telah dilakukan review secara berlapis mulai dari review oleh konsultan independen yang berkualifikasi internasional, audit internal maupun audit eksternal oleh instansi terkait agar sesuai dengan prinsip Good Coorporate Governance.

"Sebelumnya, usulan pembiayaan untuk proyek LRT ini oleh kontraktor awalnya diajukan sebesar Rp 12 triliun, namun setelah melalui beberapa tahapan review biaya tersebut dapat ditekan menjadi Rp 10,9 triliun," tandasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya