Liputan6.com, Karawang - Jelang hari H pencoblosan Pilkada Jabar pada 27 Juni 2018, Polres Karawang menyiapkan pengamanan dengan pola 2-6-12. Pola pengamanan itu adalah 2 personel untuk 6 tempat pemungutan suara (TPS) dibantu 12 Linmas.
Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya mengatakan 782 personel Kepolisian sudah tersebar di 3.022 TPS dengan pola pengamanan tersebut.
Advertisement
"Personel Kepolisian sudah disebar ke tiap TPS untuk mengamankan dan membantu anggota KPPS di tingkat Desa," kata AKBP Slamet Waloya, Selasa (26/6/2018).
Slamet menuturkan, ada dua pola pengamanan termasuk TPS yang dianggap rawan sehingga personel kepolisian dibantu 12 anggota Linmas.
"TPS aman itu ada dua polisi, 6 Linmas (Perlindungan Masyarakat) untuk amankan 6 TPS," tambah Slamet.
Sementara untuk TPS yang rawan keamanan, kata dia, nantinya personel polisi juga akan melakukan patroli ke setiap TPS. Pihaknya juga telah menyiapkan personel cadangan untuk menambah pengamanan.
"Nanti ada beberapa anggota polisi yang standby dan patroli. Kepolisian kalau masyarakat butuh bantuan kami juga sudah disiapkan pasukan," jelasnya.
Slamet menyampaikan, TPS yang dikategorikan rawan seperti di wailayah terpencil termasuk dalam proses distribusi logistik pilkada.
*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.
Tindak Politik Uang
Slamet juga menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada serta seluruh pihak terkait yang terlibat untuk melakukan pengamanan hari pencoblosan.
"Tentunya kita sudah koordinasi dengan KPU dan penyelenggara Pilkada, mulai dari TPS, kita sudah ada panitia pemilu, ada polisi juga. Kita akan mengamankan kotak suara jangan sampai kotak suara ada apa-apa. Kita jaga betul dari PPK hingga KPU," kata Slamet.
Ia juga menyampaikan, bila ada politik uang, baik pada malam sebelum pencoblosan atau pada hari pencoblosan, pihaknya akan memproses secara hukum yang berlaku setelah bekerjasama dengan panwaslu.
"Bilamana ditemukan indikasi atau laporan adanya politik uang pada proses pencoblosan, Kepolisian akan menindak tegas sesuai Undang-undang yang berlaku," tegas Slamet.
Advertisement
