Liputan6.com, Jakarta - Sembilan ruas Tol Trans Jawa akan beroperasi secara bertahap mulai Juli hingga Desember 2018. Prasarana itu diharapkan bisa mengembangkan pertumbuhan ekonomi.
"Kementerian berupaya untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dari Merak-Banyuwangi sepanjang 1.150 kilometer pada akhir tahun 2019," demikian siaran pers Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dilansir Antara.
Saat ini, sepanjang 920 kilometer sudah tersambung dari Merak- Pasuruan, di mana 607 kilometer sudah operasional dan sisanya 313 kilometer ditargetkan rampung akhir 2018.
Baca Juga
Advertisement
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pembangunan jalan tol harus terintegrasi dengan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan industri, pelabuhan laut, pelabuhan udara, kawasan wisata, hingga permukiman skala besar. Dengan demikian, betul-betul bermanfaat maksimal baik untuk dunia usaha, pariwisata, dan industri.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sembilan ruas tol trans Jawa akan beroperasi secara bertahap mulai Juli hingga Desember 2018.
"Jalan Tol Pejagan-Pemalang sepanjang 43 kilometer dan Tol Solo-Sragen sepanjang 36 kilometer, saat ini sudah 100 persen dan siap diresmikan bulan Juli 2018," ucap Menteri Basuki.
Pada September 2018, ruas tol yang akan beroperasi adalah Tol Sragen-Ngawi (51 kilometer) dengan progres fisik saat ini 96 persen dan Tol Porong-Gempol (6 kilometer) dengan progres fisik saat ini 76 persen.
Kemudian pada Oktober 2018 akan beroperasi Tol Salatiga-Kartosuro (32 kilometer) dengan progres fisik saat ini 70 persen. Selanjutnya pada November 2018 akan beroperasi Tol Pemalang-Batang (33 kilometer) dengan progres fisik saat ini 72 persen, dan Tol Batang-Semarang (74 kilometer) dengan progres fisik saat ini 78 persen.
Akhirnya pada Desember 2018 akan beroperasi, yakni Tol Wilangan-Kertosono (37 kilometer) dengan progres fisik saat ini 70 persen dan Tol Pasuruan-Grati-Probolinggo (44 kilometer) dengan progres fisik saat ini 36 persen.
Tol Trans Jawa dibutuhkan guna meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi lebih dari 50 persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu untuk menurunkan biaya logistik sehingga meningkatkan daya saing Indonesia sebagaimana Nawa Cita Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Selain itu, ketersediaan jalan tol juga diarahkan untuk lebih mendorong perkembangan potensi ekonomi lokal di sepanjang koridor tol.Salah satunya dengan menyediakan lot-lot bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tempat istirahat.
Kreativitas pemerintah daerah sangat penting dalam memfasilitasi perkembangan UMKM dengan adanya ruas Tol Trans Jawa sebagai peluang pengembangan usaha.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Skema Menggandeng Swasta
Pemerintah menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) baik dengan swasta maupun BUMN dalam pembangunan jalan tol yang membutuhkan investasi padat modal dan jangka panjang, sehingga mengurangi beban belanja APBN.
Untuk ruas tol yang layak secara ekonomi dan finansial akan dibiayai penuh dari investasi badan usaha. Sementara, dukungan pemerintah diberikan pada ruas tol yang telah layak secara ekonomi namun secara finansial masih kurang.
Menteri Basuki menyampaikan paling tidak ada empat manfaat dari KPBU. Pertama, adanya pembagian risiko antara pemerintah dan swasta seperti pendanaan dan pengadaan lahan. Kedua, adanya transfer pengetahuan dan teknologi dari swasta kepada pemerintah.
Ketiga, target penyelesaian pekerjaan dengan KPBU tidak tergantung siklus anggaran apabila pembangunannya menggunakan dana APBN, dan keempat keberhasilan KPBU di suatu daerah menjadi contoh sukses bagi masuknya investasi swasta lainnya.
Advertisement
