Liputan6.com, Jakarta - Pembenahan tata kelola pelayaran Danau Toba oleh tim Ad Hoc bentukan Kementerian Perhubungan akan dijadikan acuan bagi pelayaran di wilayah lain. Tim tersebut diberi waktu satu bulan untuk melakukan pembenahan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, tim Ad Hoc sudah berkerja untuk memperbaiki tata kelola pelayaran di Danau Toba. Sistem pembenahan tersebut akan dijadikan contoh pembenaan tatakeola pelayaran danau dan penyeberangan sungai di wilayah lain.
Baca Juga
Advertisement
"Permintaan Pak Menteri, Danau Toba ini sebagai case untuk kita semacam pilot project kalau sudah berjalan dan ada peningkatan berikutnya akan dikembangkan ke Palembang, Kalimantan, sungai apa danau apa akan kita sentuh," kata Budi, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (28/6/2018).
Tim Ad Hoc ditugaskan memperbaiki sarana dan prasarana dan operasional keselamatan pelayaran. Selain itu, juga memperbaiki regulasi atas rekomendasi dari rapat yang dilakukan sebelum tim Ad Hoc dibentuk.
"Kegiatan yang dilakukan nanti di tim Ad Hoc misalnya masalah kelembagaan, regulasi, soal regulasi akan dibahas kembali," tuturnya.
Menurut Budi, pembenahan tata kelola pelayaran diprioritaskan pada tempat tujuan wisata, kemudian akan diperluas ke tingkat nasional. Dengan begitu akan dibuat standarisasi tata kelola pelayaran danau dan sungai.
"Sebetulnya case sama, menyangkut masalah kemampuan operatornya, pengawasannya, kondisi kapalnya, cuacanya," tandasnya.
Diminta Benahi Pelayaran Danau Toba
Tim Ad Hoc yang dibentuk pemerintah diberikan waktu satu bulan untuk membenahi tata kelola pelayaran Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut). Saat ini, tim tersebut sudah bekerja untuk melakukan pembenahan.
Untuk diketahui, tim ini terdiri dari unsur internal Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta kerja sama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Basarnas, TNI, dan Polri.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, tim Ad Hoc akan bergerak cepat dalam membenahi tata kelola pelayaran Danau Toba, dengan memperbaiki sarana prasarana dan operasional keselamatan pelayaran.
"Tim Ad Hoc itu saya laporkan ada beberapa lembaga terkait, sesuai tupoksinya masing-masing. Lembaga itu tidak terbatas di Kementerian Perhubungan saja, tetapi di luar ya seperti BMKG," kata Budi, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (28/6/2018).
Budi melanjutkan, selain memperbaiki sisi operasional, tim Ad Hoc juga diberikan tugas memperbaiki regulasi atas rekomendasi dari rapat yang dilakukan sebelum tim Ad Hoc dibentuk. Dia pun diberikan tanggung jawab untuk memimpin tim tersebut, agar pembenahan dapat dilakukan dalam satu bulan.
"Pak Menhub memberikan tanggung jawab ke saya, minimal satu bulan ada peningkatan yang cukup baik terhadap fasilitas keselamatan yang ada di Danau Toba," ujarnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
