Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko menilai sejumlah masalah dihadapai petani saat ini. Salah satu tantangan utama adalah kian sempitnya lahan yang dikelola.
Karena itu, berbagai upaya harus terus dilakukan pemerintah guna menjamin ketersediaan dan pemerataan bahan pangan pokok bagi seluruh masyarakat. Pasalnya hingga saat ini, Indonesia masih berada pada tahap ketahanan pangan, belum mencapai fase swasembada pangan.
Advertisement
"Rata-rata nasional lahan petani kita 0,2 sampai 0,3 hektare. Lahan yang kecil itu juga rusak karena penggunaan pestisida dan pupuk anorganik yang berlebihan," kata Moeldoko, dalam acara Agriculture and Food Forum (ASAFF) yang diselenggarakan HKTI, di JCC, Jakarta, Kamis (28/6//2018).
Selain itu, pengelolaan pasca-panen menjadi tantangan. Petani juga kehilangan hasil pertanian, sebanyak 10 persen kalau tidak dikelola dengan baik. Penggunaan teknologi, kata Kepala Staf Kepresidenan ini juga masih belum terlalu menyentuh proses pengolahan lahan.
"Manajemen. Petani tidak terbiasa dengan pendekatan manajemen. Mereka business as usual. Ya sudah seperti itu saja," ujar Moeldoko.
Moeldoko mengatakan, salah satu opsi untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional, jika produksi dalam negeri tidak mampu mencapai target yaitu dengan melakukan impor. Namun demikian, keran impor harus berdasar data yang akurat.
"Kita harus paham bahwa kebutuhan nasional itu 2, 4 juta ton dalam satu bulan. Berarti kalau tidak bisa memenuhi itu kita harus impor. Karena persoalan perut adalah persoalan yang sangat sensitif yang tidak bisa ditunda," ucap mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko memahami keinginan Menteri Pertanian untuk menciptakan swasembada pangan. Namun hal itu tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Terdapat sejumlah hal yang bisa menghambat tercapainya target itu, mulai dari cuaca, hama, dan faktor lainnya.
"Tidak seperti yang kita gambarkan bahwa pertanian begitu tanam langsung panen, tidak. Banyak sekali hambatannya,” terang Moeldoko.
Masalah di Wilayah Timur
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR, Zainut Tauhid di kesempatan terpisah, mengatakan, dari hasil penelitian Organisasi Pangan Dunia (FAO) tahun 2016, sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia diperkirakan masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan dan kelangkaan bahan makanan pokok.
"Jadi masih banyak penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia," katanya.
Oleh karena itu dia mendorong pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan, terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Hal ini dimaksudkan agar dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan para petani.
Menurutnya, menciptakan ketahanan pangan bukan hanya menjadi tugas dari Kementerian Pertanian, namun perlu sinergi antar kementerian terkait, salah satunya Kementerian PUPR untuk menghubungkan lahan pertanian ke pasar.
Advertisement
