Liputan6.com, Jakarta - Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei untuk Pilkada di 17 provinsi, PDIP harus menelan kekalahan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Dari 17 provinsi, pasangan calon yang diusung PDIP hanya menang di empat daerah yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Bali dan Maluku.
Menurut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, kekalahan PDIP ini tak berpengaruh terhadap koalisi pengusung capres petahana Joko Widodo atau Jokowi untuk Pilpres 2019. Ia mengatakan, koalisi pilpres berdasarkan hasil Pemilu 2014, bukan pilkada.
Advertisement
"Pilpres itu berdasarkan Pemilu 2014. Jadi tentu pendukung Beliau berbasis kepada itu," ujar Airlangga usai bertemu Ketua Umum PPP Romahurmuziy di DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).
Mengenai perkembangan koalisi, dia mengatakan pihaknya masih mengintensifkan pembicaraan dengan parpol lainnya yang belum memutuskan secara resmi arah koalisinya. Menurutnya, peresmian koalisi bisa dilakukan di menit-menit terakhir pendaftaran.
"Dan menit-menit terakhir itu tentunya kalau kita lihat dalam pembangunan koalisi parpol ke depan demokrasi di Indonesia ini tidak memungkinkan satu partai menguasai 51 persen. Jadi koalisi permanen diperlukan," papar Airlangga.
Terkait kriteria cawapres Jokowi yang ditetapkan oleh koalisi, Menteri Perindustrian ini enggan menanggapi. Menurutnya apa pun nanti keputusan koalisi semua adalah keputusan bersama.
Yang jelas, pertemuan tertutup antara Airlangga dan Romahurmuziy hanya membahas konsolidasi parpol pengusung menjelang pendaftaran capres dan cawapres pada Agustus mendatang.
"Kita tidak secara spesifik dalam arti person bahkan kriteria pun tidak soal cawapres," kata Sekjen PPP Arsul Sani di Kantor DPP PPP di lokasi yang sama.
Dalam kesempatan itu, Airlangga dan Romi hanya membahas soal penguatan koalisi menjelang pendaftaran pasangan capres yang dijadwalkan Agustus mendatang. Dalam kesempatan itu juga belum dibicarakan soal kapan akan ditetapkan secara resmi berapa parpol yang akan bergabung dalam koalisi.
Sembari itu, koalisi pendukung Jokowi masih menunggu partai lainnya yang belum memutuskan arah koalisinya, yaitu PKB, PAN, dan Demokrat.
"Kita ingin secepatnya jelas di antara tiga yang belum bergabung itu. Kita berasumsi kalau Gerindra dengan PKS itu rasa-rasanya tertutup kemungkinan untuk ditarik. Jadi atas dasar asumsi itu peluangnya yang ada kan yang tiga itu. Ini perlu ada deadline-nya," jelas Arsul.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Kesempatan untuk Bergabung
Penetapan batas akhir ini diperlukan agar bangunan koalisi kokoh dan agenda serta tuntutan partai bisa dijelaskan sejak awal. Termasuk parpol yang baru bergabung dalam koalisi bisa ikut intens membahas soal cawapres pendamping Jokowi.
"Kenapa kok perlu ada deadline? Seperti yang dikatakan Pak Airlangga juga, masing-masing partai itu ketika kemudian ada dalam koalisi itu pertama agendanya jelas, tuntutannya jelas. Saya mau misalnya dapat porsi, power sharing-nya jelas. Lebih fair," jelas Arsul.
Sebelum batas akhir ditetapkan, lima partai koalisi masih memberikan kesempatan bagi tiga parpol untuk mempertimbangkan dan segera memutuskan arah koalisi mereka. Namun pihaknya berharap keputusan tiga parpol tak terlalu mepet dengan jadwal pendaftaran capres cawapres.
"Ini hanya dikomunikasikan sebelum akhir minggu depan itu sudah jelas timeline-nya. Kalau tiga-tiganya mau masuk ya welcome. Tapi kalau pun tidak tiga-tiganya ya oke. Hanya satu ya oke. Kalaupun tidak ada yang mau ya apa boleh buat. Itulah maknanya deadline itu," pungkas Arsul.
Reporter: Hari Ariyanti
Advertisement
