Potong Gaji Menteri hingga Kuak Kasus 1MDB, Ini 5 Sepak Terjang Mahathir Mohamad di Kursi PM Malaysia

Beberapa pekan setelah menjabat, pemerintahan Mahathir Mohamad segera menggencarkan kembali penyelidikan seputar skandal mega korupsi 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB.

Benar saja, Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) dan Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) segera menggelar pengumpulan bukti-bukti serta pemeriksaan terhadap figur-figur yang terkait dengan 1MDB. Salah satu figur yang menjadi sorotan adalah mantan PM Malaysia Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor.

Bahkan, Mahathir mengaku bahwa dirinya memerintahkan otoritas Malaysia untuk mencekal Najib Razak dan Rosmah Mansor agar tak bepergian ke luar negeri, agar keduanya mampu diproses secara hukum seputar keterkaitan mereka dalam 1MDB.

"Ada banyak keluhan tentang dia (Najib Razak), yang kesemuanya harus diselidiki," kata Mahathir Mohamad.

"Kami menemukan, sejumlah keluhan valid. Dan, kami harus bertindak cepat karena kami ingin dibebani dengan persoalan ekstradisi dari negara lain."

Politikus berusia 92 tahun tersebut juga mengumumkan bahwa ia akan mencopot Mohamed Apandi Ali dari jabatan jaksa agung Malaysia.

Apandi sebelumnya dianggap membersihkan nama mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dari kasus megakorupsi 1MDB.

"Kami sengaja memberlakukan pembatasan pada orang-orang tertentu yang terlibat dalam pelanggaran atau membuat keputusan yang salah," kata dia. "Jadi, saat ini, kita tak lagi memiliki jaksa agung."

Mahathir Mohamad juga mengaku telah menginstruksikan agar data-data mengenai 1MDB yang diklasifikasikan sebagai 'rahasia negara' selama masa pemerintahan Najib untuk dirilis.

Saat dimintai keterangan, Apandi membantah telah menyembunyikan bukti-bukti terkait 1Malaysia Development Berhad.

Perdana Menteri ke-7 Malaysia, Mahathir Mohamad, mengumumkan bahwa Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Muhammad V telah setuju untuk mengampuni seorang politisi yang kasusnya telah mencengkeram politik nasional negara itu selama dua dekade.

Anwar Ibrahim, yang pernah digadang-gadang sebagai calon pemimpin masa depan Malaysia, dipenjarakan atas tuduhan korupsi dan sodomi setelah ia berselisih dengan pemerintah.

Dan kini Mahathir, sosok yang menjabat sebagai perdana menteri ketika Anwar Ibrahim pertama kali dipenjara, baru saja memenangkan pemilu bersejarah dan ia berjanji akan segera membebaskannya.

Mahathir Mohamad telah menekankan bahwa dirinya hanya akan memerintah dua tahun, dan sisa masa jabatan akan diserahkan pada Anwar Ibrahim.

Masa jabatan perdana menteri Malaysia adalah lima tahun.

Dalam pernyataan pers sehari setelah dilantik, Mahathir Mohamad mengatakan bahwa Raja Malaysia mengindikasikan bersedia mengampuni Anwar Ibrahim.

"Ini merupakan pengampunan penuh, yang tentu saja berarti bahwa ia tidak hanya harus diampuni, melainkan juga harus segera dibebaskan. Setelahnya, ia akan bebas untuk berpartisipasi penuh dalam politik," tutur Mahathir seperti dilansir BBC, Jumat (11/5/2018).

Kemenangan Mahathir dalam pemilu Malaysia ke-14 sekaligus menandai akhir kejayaan koalisi Barisan Nasional selama lebih dari enam dekade, tepatnya sejak Malaysia merdeka dari Inggris pada tahun 1957.

Benar saja, Anwar Ibrahim kemudian diampuni oleh Raja Malaysia dan bebas pada 16 Mei 2018.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengumumkan bahwa gaji para menteri di jajaran kabinetnya akan mengalami pemotongan sebesar 10 persen.

"Ini menunjukkan bahwa kami memperhatikan persoalan keuangan negara," kata Mahathir yang akrab disapa Dr M seperti dikutip dari Channel News Asia pada Rabu (23/5/2018).

Pengumuman tersebut disampaikan Mahathir sesaat setelah ia memimpin rapat kabinet mingguan perdananya.

Menurut Mahathir, langkah pemotongan gaji para menteri ini muncul sebagai upaya untuk mengurangi utang pemerintah, yang melebihi 1 triliun ringgit -- sekitar 65 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Perdana menteri yang lalu, Najib Razak, sebelumnya pernah mengatakan bahwa utang Malaysia di bawah batas yang ditetapkan pemerintah, yakni 55 persen dari PDB. Terkait hal ini, Mahathir mengatakan bahwa banyak data keuangan di pemerintahan Najib yang dipalsukan.

Menurut situs parlemen Malaysia, gaji bulanan perdana menteri sebelum dipangkas adalah 22.827 ringgit, wakil perdana menteri 18.168 ringgit, menteri 14.907 ringgit, dan wakil menteri 10.848 ringgit.

Ketika ditanya apakah pegawai negeri sipil senior akan dipotong gajinya, Mahathir mengatakan, "Ketika saya pertama kali diangkat sebagai perdana menteri pada tahun 1981, hal pertama yang saya lakukan adalah memangkas gaji menteri dan pegawai negeri sipil senior.

"Seperti yang Anda ketahui, pegawai negeri senior digaji lebih baik dibanding menteri, itu terserah mereka jika ingin berkontribusi untuk mengurangi biaya operasional negara ini ... mereka juga bisa melakukannya, tapi kami tidak memaksanya."

Perdana Menteri Mahathir Mohamad menegaskan dalam konferensi pers pada hari ini bahwa Malaysia akan menghentikan proyek kereta api berkecepatan tinggi Kuala Lumpur-Singapura (HSR). Menurut Mahathir, proyek tersebut tidak menguntungkan negaranya.

"Ini adalah keputusan akhir, tapi akan membutuhkan waktu karena kami memiliki perjanjian dengan Singapura," terang PM ke-7 Malaysia tersebut seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa 29 Mei 2018.

"Itu tidak menguntungkan. Akan menghabiskan banyak uang. Kami tidak akan menghasilkan uang sama sekali dari penetapan ini. Itu hanya sebuah trek pendek..."

Mahathir mengatakan akan membahas masalah ini dengan Singapura.

Konfirmasi PM Malaysia itu datang setelah dalam wawancaranya dengan Financial Times ia mengatakan bahwa langkah menghentikan proyek HSR diperlukan untuk "menghindari dinyatakan bangkrut".

"Kita perlu menyingkirkan sejumlah proyek yang tidak perlu, misalnya kereta api berkecepatan tinggi, yang akan menghabiskan biaya 10 miliar ringgit (USD 28 miliar) dan tidak menghasilkan satu sen pun. Itu juga akan disingkirkan," kata Mahathir kepada Financial Times.

Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng pekan lalu mengatakan bahwa total utang pemerintah melebihi 1 triliun, dengan skandal 1MDB sebagai salah satu kontributor utama.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berjanji membuka kembali penyelidikan kasus pembunuhan model perempuan asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu.

Janji itu diutarakan Tun Mahathir dalam pertemuannya dengan ayah korban, Shaariibuu Setev serta pengacara Ramkarpal Singh di Perdana Putra, Petaling Jaya, pada Rabu 20 Juni 2018.

"Dia (Mahathir) setuju bahwa kasus tersebut membutuhkan penyelidikan lebih lanjut," kata Ramkarpal, seperti dikutip dari The Star Malaysia (21/6/2018).

"Sang PM menekankan bahwa proses penyelidikan tetap harus selaras dengan hukum," tambahnya.

Ramkarpal Singh mengatakan telah memulai prosedur hukum sejak 19 Juni 2018, di mana kala itu, ia bertemu dengan Jaksa Agung Malaysia untuk membahas hal serupa.

Mengomentari lebih lanjut mengenai tatap muka antara PM Mahathir dengan Shaariibuu Setev, sang pengacara mengatakan, "Itu pertemuan yang memuaskan. Sang PM berbicara detail kepada Pak Shaariibuu."

Turut hadir dalam pertemuan itu adalah delegasi dan penerjemah dari Kedutaan Besar Mongolia di Kuala Lumpur.

Presiden Mongolia Khaltmaagiin Battulga juga telah berbicara melalui sambungan telepon kepada Tun Mahathir Mohamad, menyampaikan terima kasih karena berkomitmen untuk kembali membuka penyelidikan atas kasus pembunuhan Altantuya Shaariibuu.