Liputan6.com, Jakarta - Puluhan bupati menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan itu. Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming mengungkapkan bahwa pihaknya membahas tentang sinkronisasi program pemerintah pusat dengan daerah.
Satu di antaranya tentang penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat. Menurut Mardani, pihaknya masih menemukan sejumlah masalah terkait penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat di daerah.
Advertisement
"Kalau pemerintah pusat kan menganggarkan untuk sertifikatnya. Tapi kenyataan di lapangan, untuk biaya pematokan tidak dianggarkan, sehingga harus dibiayai masyarakat," kata Mardani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7/2018).
Dia mengatakan, sebaiknya pemerintah pusat terus berkoordinasi mengenai anggaran pematokan tanah untuk pembuatan sertifikat. Sehingga di kemudian hari, masalah tersebut tidak menyulitkan masyarakat yang akan mengurus sertifikat tanahnya.
"Sehingga lebih bagus kalau itu dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten," ucap Mardani.
Selain itu, dia menambahkan bahwa Jokowi menekankan kepada para bupati agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran daerah, sehingga mencegah terjadinya indikasi korupsi.
"Beliau (Jokowi) menyampaikan pesan, Bupati berhati-hati. Tapi tidak membahas secara spesifik. Saya rasa bukan di pertemuan ini saja, yang dulu dulu juga Beliau menyampaikan hati-hati, apabila tidak akan jadi permasalahan," terang Mardani.
Selain itu, masalah Dana Alokasi Khusus (DAK) juga disampaikan daerah yang tidak terakomodir dalam tujuannya. Bupati Jember Faida juga menambahkan mengenai DAK ini dirinya meminta pentunjuk teknisnya (juknis) tidak tertinggal agar dana tersebut dapat segera digunakan.
"Kami juga sepakat bagaimana dana tersebut digunakan lebih awal," tandas dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
