Liputan6.com, Jakarta Indonesia perlahan mulai terseret ke dalam arus perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ini setelah Negeri Paman Sam memutuskan untuk mengevaluasi 124 produk Tanah Air yang menjadi komoditas ekspor andalan Indonesia.
Menyikapi situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya untuk bernegosiasi dengan AS, agar Indonesia tetap berstatus sebagai negara yang diberikan manfaat pemotongan bea masuk impor melalui program Generalized System of Preference (GSP).
Advertisement
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, selain akan mengirimkan tim negosiator yang berangkat ke AS pada akhir Juli, pihaknya pun sudah menyampaikan surat yang menekankan bahwa Indonesia masih berhak untuk mendapat fasilitas laiknya negara GSP.
"Secara surat menyurat sudah kita sampaikan, dan tanggal 17 (Juli) kita submit lagi. Yang pertama harus kita submit lagi itu bahwa kita masih dinyatakan sebagai negara yang eligible untuk GSP," ujar dia di Jakarta, seperti dikutip Selasa (10/7/2018).
Namun begitu, ia menambahkan, isi surat tersebut belum menyinggung terkait 124 produk Tanah Air yang kini tengah dikaji Pemerintah AS untuk memastikan apakah Indonesia masih pantas menerima manfaat dari fasilitas GSP.
Terkait penetapan suatu negara berkembang masih laik memperoleh status GSP, Oke menjelaskan, negara maju rutin mengkaji hal itu setiap tahunnya.
"Itu ada kriteria yang harus disampaikan, bahwa Indonesia itu masih eligible untuk menerima GSP. Setelah itu baru kita berunding, yang mana saja. Karena kan ada batasannya, kriteria," terang dia.
Adapun kriteria tersebut, ia melanjutkan, terbilang banyak dan variatif pada tiap-tiap negara maju yang membuka diri untuk mau memberikan bantuan dan fasilitas GSP kepada negara berkembang.
"Tetapi kita menyampaikan bahwa dari kriteria tersebut kita masih eligible. Kita yang harus datang ke sana (AS) untuk menyampaikan," Oke menukaskan.
Perang Dagang AS-China Bisa Jadi Peluang buat RI
Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China dimulai. Ini ditandai dengan keputusan Presiden AS Donald Trump yang resmi memberikan tarif sebesar USD 34 miliar ke 818 kategori produk China pada Jumat pekan lalu. Kemudian, China merespons dengan mengenakan tarif ke produk-produk AS.
Perang dagang kini makin memanas usai Trump menegaskan akan menambah daftar produk asal Negeri Tirai Bambu yang kena bea masuk menjadi lebih dari USD 500 miliar.
Baca Juga
Menyikapi itu, Indonesia sebaiknya tidak lantas panik serta turut dapat memanfaatkan momentum perang dagang AS-China. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menyatakan, situasi panas kedua negara besar tersebut otomatis akan turut berimbas kepada perdagangan Indonesia.
"Mau apa pun ceritanya itu akan berdampak ke perdagangan kita. Minimal, ada trade diversion (pengalihan perdagangan)," ungkap dia di Jakarta, seperti dikutip Selasa (10/7/2018).
Meski demikian, ia menyampaikan, Indonesia harus tetap mampu mencari kesempatan dan memanfaatkan momentum dalam kondisi kisruh ini. Oke mengimbau pelaku perdagangan dalam negeri untuk dapat memanfaatkan potensi perjanjian dagang bilateral antar negara yang sudah ada. Sebagai contoh, perjanjian ASEAN-China.
"ASEAN-China itu hampir 95 persen komoditas sudah diperjanjikan. Jadi sudah banyak yang bisa kita manfaatkan. Sehingga kalau China misal menjadi kurang kebutuhan karena pasokan di situ tidak ada, kita bisa manfaatkan," terangnya.
Namun begitu, dia menekankan, perang dagang ini sejatinya berdampak merugikan bagi banyak negara dunia, termasuk Indonesia. Oleh karenanya, ia terus mendorong agar Indonesia bisa melihat opportunity yang ada.
"Ya kita pada akhirnya menyepakati kalau perang dagang itu tidak baik bagi kita, rugi bagi semuanya. Makanya kita mungkin harus melihat lebih banyak supaya dapat mengoptimalkan (momentum) dari situasi yang ada," imbau dia.
Advertisement
