Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kedatangan Sofyan bertujuan membahas mengenai perkembangan rencana pengadaan rumah tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.
Advertisement
"Kita akan bahas tentang perumahan ASN, TNI, dan Polri kita belum tahu fokusnya ke mana," ujar Sofyan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Sofyan mengatakan, inti pembahasan kali ini terkait penyelesaian mengenai sengketa rumah rakyat yang akan menjadi pembangunan perumahan bagi ASN. Sebab, di kota-kota besar menurutnya masih banyak yang bermasalah.
"Di kota-kota yang ada tanah kan tanah ini banyak bersengketa bermasalah. Nah, kalau ini diselesaikan itu bisa digunakan untuk pembangunan," imbuh dia.
Sebelumnya, Executive Vice President Consumer Loans PT Bank Mandiri (persero) Ignatius Susatyo Wijoyo mengungkapkan, sebagai Badan usaha Milik Negara (BUMN) Bank Mandiri siap mendukung program yang tengah dibangun oleh pemerintah tersebut.
"Kami meeting rutin bukan hanya FLPP, tapi TNI, Polri, PNS kita bahas, dan juga kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kami sedang bahas dengan teman-teman bank, BPJS TK, Kementerian Keuangan. Kami harap bukan hanya dibicarakan tapi dieksekusi," ungkapnya di JCC, Jakarta, Sabtu (5/5/2018).
Bank Mandiri pun berinisiatif mengusulkan pembiayaan perumahan bagi PNS, TNI dan Polri dengan tenor atau jangka waktu pembayaran sampai 30 tahun. "Kami normalnya 20 tahun. Nanti program untuk yang TNI Polri, bisa sampai 30 tahun, bisa sampai setelah pensiun itu," kata dia.
Lebih jauh Susatyo menjelaskan penyaluran kredit perumahan bagi TNI Polri ini, pihak akan melibatkan anak usaha, yaitu Bank Mantap.
"Bekerja sama dengan anaknya Bank Mandiri, yaitu Bank Mantap. Begitu belum pensiun di Mandiri setelah Pensiun di Bank Mantap," tandasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Banyak PNS Belum Miliki Rumah
Sebelumnya, Pesiden Joko Widodo memastikan pihaknya bakal mempercepat pengadaan rumah tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang penyediaan rumah bagi ASN, TNI dan Polri di kantor Presiden, Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Saya berharap penyediaan perumahan bagi ASN, bagi prajurit TNI, dan anggota Polri bisa dipercepat sehingga ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya," kata Jokowi.
Berdasarkan laporan yang ia terima, Jokowi mengatakan sebanyak 945 ribu ASN, 275 ribu prajurit TNI dan 360 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah bersifat permanen.
Oleh sebab itu, dia pun memanggil Ketua Dewan Komisioner OJK dan sejumlah Dirut Bank BUMN untuk membahas masalah tersebut.
Tentunya untuk membicarakan langkah-langkah terobosan, dari sisi pembiayaan, terutama dengan memanfaatkan dana anggaran non pemerintah. Sehingga ada tambahan alternatif model di luar skema pembiayaan perumahan yang sudah ada," terang Jokowi.
Dengan adanya rumah tinggal bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap mereka bisa lebih giat dalam bekerja.
Advertisement
