Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) optimistis rupiah yang saat ini terdepresiasi akan kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, nilai tukar rupiah masih relatif terkendali. "Ini yang kami tegaskan bahwa nilai tukar itu relatif terkendali dan kami nyatakan kembali komitmen BI untuk terus jaga stabilitas ekonomi khusus nya stabilitas nilai tukar. Artinya sebenarnya rupiah itu masih ada potensi untuk menguat," kata Perry di Gedung DPR RI, Rabu (11/7/2018).
Perry menjelaskan, kebijakan BI yang berkaitan dengan nilai tukar rupiah adalah menjaga stabilitas sesuai dengan kondisi fundamental.
Baca Juga
Advertisement
"Dan kita lihat bahwa nilai tukar yang ada sekarang itu masih overvalue, masih terlalu lemah kalau dibandingkan dengan fundamentalnya sehingga dari sisi fundamentalnya mestinya ada ruang untuk lebih apresiatif lagi," ujar dia.
Dia mengatakan, yang membuat rupiah tertekan adalah faktor-faktor dari eksternal. Namun, jika dibanding beberapa negara lain, rupiah masih lebih perkasa menghadapi tekanan tersebut.
"Kami tegaskan secara relatif depreaiasi nilai tukar rupiah dibanding negara lain relatif terkendali.Year to date pelemahan rupiah yang 5,6 persen pelemahan ini lebih rendah dari Filipina peso, dari Indian rupee apalagi kalau dibandingkan dengan Brazil, South Korea dan Turkey itu pelemahannya jauh lebih tinggi,” kata dia.
Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) berada di posisi 14.391 per dolar AS pada 11 Juli 2018. Rupiah melemah dari posisi 10 Juli 2018 di kisaran 14.326 per dolar AS.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
Pelemahan Rupiah Tak Bikin Pemerintah Ubah Postur APBN 2018
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan tidak akan mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Meskipun beberapa hari terakhir terjadi pelemahan nilai tukar rupiah hingga mencapai 14.400 per dolar AS sementara patokan APBN 2018 ada di angka 13.400 per dolar AS.
"(Tidak ada APBN Perubahan?) Ya posisinya seperti itu. Tidak ada APBN-P. Karena tidak ada perubahan penting yang perlu dilakukan," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa 10 Juli 2018.
Sementara saat ditanya mengenai adanya tambahan pengeluaran untuk subsidi Solar dirinya pun enggan menanggapi. Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Keuangan.
"(Tambahan untuk subsidi solar?) Siapa yang bilang? Kalau teknis begitu tanya Kemenkeu, jangan tanya saya. Tanya Bu Ani aja. Saya kalau sudah masuk teknis hitung-hitungan ke Kementerian Keuangan saja deh," tandasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
