Ekonomi Dunia Dinamis, Pemerintah Hati-Hati Susun RAPBN 2019

Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2019 (RAPBN 2019) yang tengah digodok pemerintah. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan dalam rapat selanjutnya.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memastikan, RAPBN 2019 akan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan. 

Hal itu dia sampaikan usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI tentang asumsi makro dan postur APBN 2019 tentang belanja pemerintah pusat, strategi pembiayaan dan defisit, serta strategi kebijakan transfer ke daerah dan dana desa yang masih dalam bentuk rentang atau range.

"Dari laporan panja tadi, yang sudah disepakati oleh Banggar terdiri dari empat hal, kami akan melihat range, mulai dari asumsi makronya, pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, harga minyak, produksi minyak dan gas, itu akan dijadikan patokan untuk menyusun APBN yang angkanya tidak dalam range, tapi satu angka pasti," kata Menkeu Sri Mulyani, di Gedung DPR RI, Rabu (11/7/2018).

Dia menegaskan, meski RAPBN tersebut sudah disetujui oleh Banggar, namun pemerintah akan terus evaluasi secara mendalam dalam membuat rancangan nota keuangan negara 2019 final secara lebih hati-hati. Ini sebab situasi ekonomi domestik maupun global saat ini, menurut Sri Mulyani masih terus bergejolak.

"Karena situasi sekarang ekonomi sedang cukup dinamis, sementara kami sedang mendesain sesuatu yang baru terjadi nanti 6 bulan ke depan, tentu kami harus terus menerus menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan. Bahwa yang sudah dicapai hari ini sangat membantu kami untuk bisa menyampaikan rancangan 2019," ujar dia.

Dia juga mengungkapkan, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh anggota Banggar. Catatan tersebut  akan menjadi bahan pembahasan pemerintah.

Beberapa catatan tersebut di antaranya adalah masalah anggaran pendidikan dan perencanaan penggunaan anggaran pendidikan, termasuk penggunaan kurikulum, masalah infrastruktur, transfer ke daerah termasuk dana desa.

"Itu akan kami masukkan ke dalam desain dan nota keuangan. Kemudian mengenai range defisit yang disampaikan antara 1,6-1,9 yang ada implikasinya terhadap primary balance dan jumlah surat utang atau pembiayaan yang akan kami lakukan, itu juga dimasukkan di dalam rancangan 2019,” ujar dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com