Liputan6.com, Kuala Lumpur - Mantan deputi perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengumumkan maju dalam pemilihan ketua Parti Keadilan Rakyat (PKR). Tindakan itu menandai kembali terjunnya Anwar ke dunia politik Negeri Jiran, setelah bertahun-tahun dicekal akibat skandal yang menerpa dirinya.
Keputusan itu juga menandai langkah Anwar yang bertekad untuk mengamankan posisi di kursi pemerintahan Malaysia, serta memantapkan pondasi politiknya demi menjabat sebagai perdana menteri --seperti yang telah dijanjikan oleh petahana PM Mahathir Mohamad sejak pemilu Malaysia 2018 bergulir awal tahun lalu. Demikian seperti dikutip dari Strait Times, Senin (16/7/2018).
Dalam sebuah pernyataan pada Minggu, 15 Juli 2018, Anwar (70) membuat keputusan itu setelah berdiskusi dengan istrinya, petahana Deputi PM Malaysia Wan Azizah Wan Ismail, Deputi Presiden PKR Azmin Ali, serta berbagai politisi top partai.
"Setelah berdiskusi dengan Azizah, deputi presiden (PKR), serta menerima sejumlah masukan dan kebutuhan PKR ... Saya mengajukan diri untuk berkontestasi dalam pemilihan Presiden PKR," kata Anwar.
"Jika Tuhan mengizinkan, dan jika saya menerima mandat dari berbagai pimpinan akar rumput partai di penjuru negeri, saya akan memimpin partai sebagai presiden, usai kongres nasional PKR yang akan diselenggarakan pada November 2018," tambahnya.
Baca Juga
Advertisement
Pemungutan suara pemilihan presiden PKR akan digelar pada akhir Agustus 2018. Sementara penominasian kandidat akan dilakukan pada 29 Juli 2018.
Langkah Anwar Ibrahim untuk duduk di kursi parlemen atau menjabat sebagai perdana menteri Malaysia masih cukup panjang.
Ia terlebih dahulu harus memenangi pemilu sela Malaysia --yang mungkin akan dilaksanakan pada 2019-- untuk menjadi anggota parlemen terpilih. Setelah itu, perlu ada konsolidasi politik di dalam parlemen sehingga akhirnya Anwar dapat menjadi perdana menteri.
Kendati demikian, otoritas Malaysia belum mengumumkan tanggal spesifik kapan pemilihan sela itu akan berlangsung.
Mengomentari berbagai proses politik yang akan dihadapi untuk menduduki kursi perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan, "Semua itu tergantung pada pemerintah saat ini. Mereka yang tahu lebih jelas tentang berbagai proses politiknya," ujarnya saat melawat ke Jakarta, Indonesia pada awal Juli 2018 ini.
Parti Keadilan Rakyat (PKR) merupakan satu dari empat komponen partai yang menjadi bagian koalisi Pakatan Harapan (PH) dan mendominasi kursi parlemen saat ini.
Pakatan Harapan, yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad, berhasil meraih kemenangan mengejutkan dalam Pemilu Malaysia 2018. Koalisi empat partai itu berhasil menggeser pemerintahan petahana sebelumnya yang dipimpin Najib Razak yang didukung oleh United Malay National Organization (UMNO).
Simak juga video pilihan berikut:
Janji PM Mahathir terhadap Anwar Ibrahim
Perdana Menteri Mahathir Mohamad telah mengumumkan bahwa dirinya hanya akan menjabat selama dua tahun. Ia juga mengisyaratkan bahwa Anwar Ibrahim tengah 'dipersiapkan' untuk menggantikan posisinya.
"(Dalam) tahap awal, mungkin akan berlangsung satu atau dua tahun, saya jadi perdana menteri," kata Mahathir kepada Wall Street Journal, seperti dilansir Channel News Asia, Senin 15 Mei 2018.
"Saya akan memainkan peran di belakang layar bahkan ketika saya mengundurkan diri."
Mahathir Mohamad menambahkan bahwa setelah Anwar Ibrahim dibebaskan, mantan deputi PM Malaysia itu harus berjuang mendapat kursi di parlemen dan kemungkinan diberikan jabatan di kabinet.
Namun, pada saat bersamaan, ia masih akan tetap memainkan peran yang sama seperti pemimpin partai lainnya dalam koalisi Pakatan Harapan.
"Saya mengharapkan dia memainkan peran yang sama dengan para pemimpin dari tiga partai lainnya. Tidak akan ada kekuasaan istimewa, layaknya yang diberikan kepada menteri atau wakil menteri atau wakil perdana menteri," ujar Mahathir seraya menambahkan bahwa ia akan segera membuat keputusan akhir terkait postur kabinetnya.
Advertisement
