Liputan6.com, Jakarta - Partai demokrat berencana memberi sanksi kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Langkah tersebut diambil karena manuver TGB yang telah memastikan dukungan kepada Jokowi.
Pengamat Politik dari Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Okky Nugroho menilai rencana itu dianggap terlalu berlebihan.
Advertisement
"Semestinya Demokrat lebih flexibel, rencana memberi sanksi kepada TGB ini terlalu berlebihan di tengah situasi politik semua masih sangat dinamis," ujar Dimas Okky saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (17/7/2018).
Dimas menilai, TGB justru bisa menjadi jembatan penghubung bagi Demokrat dengan poros koalisi Jokowi. Apalagi, hingga kini TGB masih menjadi sorotan karena disebut oleh Jokowi termasuk satu dari empat nama bakal cawapresnya
"TGB kini menjadi bintang politik yang cerdas. Sikap Demokrat harus bijak dalam melihat manuver anggotanya. Bahwa ada proses politik yang diharapkan disiplin iya, tapi jangan mematikan inovasi kadernya menghadapi perkembang politik," ucap dia.
Terkait apakah rencana sanksi Demokrat ini terkait dengan upaya Demokrat untuk memuluskan langkah Agus Harimurti Yudhoyono yang kini tengah diperjuangkan Demokrat untuk menjadi cawapres, Dimas menilai tindakan itu tidak berkaitan langsung.
"Saya pikir Demokrat juga belum memutuskan secara resmi AHY menjadi cawapres Prabowo atau Jokowi. Jadi ancaman sanksi itu lebih dianggap sebagai tindakan indispiliner TGB terhadap Demokrat," ucap dia.
TGB Siap Mundur?
TGB sendiri sejauh ini telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk kembali maju sebagai calon presiden di Pilpres 2018.
Di satu sisi, keputusan TGB mendukung Jokowi ini berseberangan dengan langkah Partai Demokrat, partai tempat TGB bernaung yang masih ngotot menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres atau cawapres. Sementara, sejumlah pihak juga terus mendorong Jokowi agar memilih TGB sebagai cawapresnya.
Hubungan antara Demokrat dan TGB pun kian renggang karena isu tersebut. Sumber Liputan6.com yang dekat dengan TGB mengatakan, TGB sebenarnya selama ini berupaya menghubungi SBY untuk berkomunikasi terkait rencana dirinya maju sebagai cawapres.
Namun demikian, rencana itu belum terwujud karena SBY belum mau menerima TGB. "Pak TGB hingga kini masih sulit bertemu dengan Pak SBY," ucap sumber tersebut.
Sementara itu, langkah TGB yang memberikan dukungan pada Jokowi ini disikapi cukup keras oleh Demokrat. Partai besutan SBY ini berencana memberi sanksi kepada TGB yang dianggap melanggar aturan partai.
TGB dinilai mendahului partai terkait deklarasi dukungan kepada calon presiden di 2019.
TGB sendiri mengaku Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Amir Syamsuddin sudah menyampaikan ancaman sanksi kepadanya. Sanksi dibahas Majelis Tinggi Demokrat tanpa mengundang TGB.
Akibat desakan itu, TGB pun berencana akan mundur dari Demokrat. "Beliau nanti akan mundur. Keputusan itu sedang dimatangkan oleh TGB," ucap sumber Liputan6.com.
Advertisement
