Sidang PK Suryadharma Ali, Ahli Usul BPKP Dibubarkan

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Agama yang juga terpidana korupsi penyelenggaraan haji periode 2010-2013 dan dana operasional menteri, Suryadharma Ali, kembali menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/7/2018). Sidang dengan agenda keterangan saksi ini menghadirkan dua ahli.

Kedua ahli tersebut adalah mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Eko Sembodo dan ahli hukum administrasi negara, I Gede Panca Astawa.

Saat sidang PK Suryadarma Ali berlangsung, hakim anggota menanyakan siapa sebenarnya lembaga yang mempunyai kewenangan menentukan kerugian negara antara BPK atau BPKP. Pasalnya, selama ini dalam setiap kasus, kuasa hukum selalu menyatakan BPKP tak berwenang dalam menentukan kerugian negara, sementara penegak hukum selalu menjadikan BPKP sebagai acuan dalam menghitung kerugian negara.

Hakim kemudian meminta pendapat apa yang harus dilakukan agar perdebatan seperti ini tak berlanjut.

Ahli hukum administrasi negara, I Gede Panca Astawa lalu menjelaskan latar belakang terbentuknya dua lembaga tersebut. Dia mengatakan, BPK terbentuk jauh lebih lama dibandingkan BPKP. BPK ini dibentuk berbarengan dengan institusi kepresidenan. Saat itu, MPR juga belum terbentuk.

BPK, kata Gede, merupakan adopsi institusi pemerintahan Hindia Belanda. Sementara BPKP muncul pada era Orde Baru. Menurut dia, lembaga yang harus memeriksa dan menentukan kerugian negara ialah BPK.

"Yang memeriksa saya tetap bertahan BPK. BPKP mengawasi. Ini nomenklatur yang berbeda dan terjadi overlapping di sini. Untuk menghindari ini, menyudahi ini, dengan segala hormat harus dibubarkan BPKP itu agar tidak lagi ada debatable. Bukan hanya di sini tapi di daerah-daerah juga bingung karena keduanya jalan," ujar Gede di sidang PK Suryadarma Ali.

Saksikan video pilihan di bawah ini: