Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berkomitmen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019 adalah penganggaran yang bisa menjaga ekonomi dan sosial masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian global yang makin meningkat. Ini karena berbagai macam tantangan, antara lain gejolak mata uang, perang dagang, dan berbagai situasi yang sekarang makin dinamis.
"Karena itu, APBN harus didesain menjadi instrumen fiskal yang sehat, yang kredibel, dan prioritasnya makin tinggi," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip dari laman Setkab, yang ditulis Kamis (19/7/2018).
Untuk menerjemahkan hal itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah membuat desain APBN dengan defisit yang dirancang di bawah 2 persen. Namun, ini cukup untuk tetap menstimulasi ekonomi dan menjaga masyarakat, terutama kelompok yang paling rawan.
Baca Juga
Advertisement
Sri Mulyani menambahkan, ini juga untuk mengurangi peran rebalance yang negatif, yang selama ini dianggap pemerintah harus menjaga policy utangnya secara hati-hati.
Ia menuturkan, dalam pembahasan di DPR, baik di Paripurna maupun di Badan Anggaran sudah menunjukkan tren pengelolaan utang menurun secara sangat konsisten dan nyata. Pemerintah akan meneruskan tren itu pada 2019.
"Nanti jumlah defisit dalam rebalance tentu akan disampaikan Presiden pada saat Nota Keuangan," ungkap Sri Mulyani. Nota Keuangan sedianya akan disampaikan Jokowi pada Agustus.
Presiden, kata Sri Mulyan, sudah beberapa sidang terakhir dan Rabu ini dipastikan bersama Bappenas melakukan exercises untuk menajamkan belanja barang. Ia menyebutkan, ada sekitar Rp 34,1 triliun dari pagu indikatif awal kementerian/lembaga yang dilakukan pendisiplinan, yaitu mengurangi belanja barang.
"Presiden meminta supaya Rp 34,1 triliun itu direalokasikan untuk belanja-belanja yang lebih prioritas," kata Sri.
Dana Rp 34,1 triliun itu, menurut Sri Mulyani, akan direalokasikan untuk sarana prasarana dari berbagai sekolah yang selama ini masih banyak yang rusak atau rusak sedang dan parah.
"Namun nanti di dalam hal implementasinya akan dilaksanakan oleh Menteri PUPR yang memiliki kapasitas teknis dan implementasi yang baik. Itu termasuk koordinasi dengan berbagai belanja untuk pembangunan sekolah-sekolah dan kelas-kelas yang rusak itu, baik di Mendikbud maupun di tempatnya Menteri Agama dan yang selama ini dilakukan di daerah melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik,” terang Sri Mulyani.
Koordinasi Antar-Menteri
Menurut Sri Mulyani, DAK fisik tahun yang jumlahnya Rp 58 triliun ini, eksekusinya masih sangat rendah, hanya sekitar di bawah Rp 8 triliun. Sementara pemerintah berharap kalau anggaran sudah dialokasikan bisa dilaksanakan.
Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, Presiden menginstruksikan kepada Menteri PUPR untuk bisa menjalankan berbagai program yang sifatnya pembangunan fisik meskipun itu adalah anggaran pendidikan.
"Nanti Presiden akan mengeluarkan semacam inpres khusus agar untuk hal-hal yang sifatnya konstruksi dan pembangunan yang sifatnya fisik itu bisa dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh kementerian, yaitu Kementerian PUPR," ujar Sri Mulyani.
Beberapa menteri yang lain, bahkan Menteri Perdagangan, kata Sri Mulyani, juga meminta renovasi dan pembangunan pasar, terutama kalau terkena bencana alam, kebakaran, juga bisa dilakukan.
Jadi poinnya, tutur Sri Mulyani Indrawati, koordinasi antarmenteri menjadi makin erat dan terorganisasi, sehingga tahun depan dengan uang yang ada bisa menghasilkan dampak yang makin terlihat.
“Dengan demikian, hasilnya itu bisa sebesar-besarnya akan nyata bisa dilihat oleh masyarakat. Apakah itu dalam bentuk bangunan sekolah, apakah dalam bentuk bangunan pasar, dan tentu infrastruktur yang lain,” kata Menkeu.
Khusus untuk insentif fiskal, Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Keuangan sekarang ini sedang melakukan inventarisasi dan mereview semua intensif-intensif yang diberikan kepada dunia usaha.
“Lebih akuntabel, menunjukkan dunia usaha apa mendapatkan insentif berapa, sehingga juga masyarakat bisa melihat hasilnya apa,” ujar Sri.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
