Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN didemo para karyawan PT Pertamina (Persero) pada Jumat (20/7/2018). Karyawan PT Pertamina menolak penjualan aset-aset yang dimiliki Pertamina sebagai bentuk respons surat persetujuan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait aksi korporasi Pertamina.
Kali ini, Rini langsung menemui pendemo dengan menaiki mobil komando. Di sana Rini menyampaikan tidak ada keputusan dan persetujuan darinya mengenai penjualan aset tersebut.
Rini menegaskan, surat yang beredar tersebut merupakan respons dari surat yang diusulkan Pertamina kepada pemerintah yang sifatnya masih berupa izin prinsip, yakni perizinan kepada pemegang saham untuk mengkaji atas rencana-rencana aksi korporasi strategis Pertamina.
Baca Juga
Advertisement
"Baca betul surat saya. Dalam surat saya katakan tolong dikaji untuk kemungkinan aksi korporasi downshare pada WK (Wilayah Kerja) yang dimiliki Pertamina. Saya juga tegaskan bahwa kendali harus tetap ada di Pertamina," kata Rini ketika menemui massa aksi unjuk rasa dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPP) di depan gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (20/7/2018).
Oleh karena itu, dalam suratnya Rini tegas meminta agar Pertamina mengkaji mendalam dan komprehensif bersama dengan Dewan Komisaris untuk mengusulkan opsi-opsi terbaik yang nantinya akan diajukan melalui mekanisme RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak ada kalimat “penjualan aset” ataupun “persetujuan penjualan aset” dalam surat tersebut. Justru Rini meminta Pertamina mempertahankan aset-aset strategis di hulu dengan menjadi pemegang kendali.
Rini memastikan, pihaknya akan selalu fokus untuk berupaya menyehatkan keuangan BUMN, sehingga kuat untuk waktu yang lama. "Pertamina harus sehat untuk 100 tahun ke depan, untuk anak cucu kita," ujar Rini.
Rini menuturkan, rencana aksi korporasi Pertamina yang diusulkan kepada pemerintah tersebut memberi peluang bagi Pertamina untuk mengundang strategic partner yang memiliki keunggulan dalam teknologi dan bisnis di bidang energi.
Dengan menggandeng mitra bisnis yang tepat, Pertamina juga bisa mendapatkan nilai tambah, baik dari segi teknologi, perluasan pasar dan networking bisnis.
Pertamina yang saat ini sudah menjadi induk BUMN migas adalah 100 persen milik negara sehingga harus didukung bersama agar mampu menjadi agent of development yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bangsa dan negara.
Terakhir, Rini juga mengapresiasi para karyawan Pertamina yang selalu setia mengawal keberlangsungan bisnis perusahaan. (Yas)
Ratusan Pekerja Geruduk Kementerian ESDM dan BUMN
Sebelumnya, ratusan pekerja PT Pertamina (Persero) menggeruduk dua kantor kementerian, yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta pada hari ini.
Kedatangan para pendemo tersebut untuk menyalurkan aspirasi tentang penetapan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pantauan Liputan6.com, Jumat, 20 Juli 2018, rombongan pekerja Pertamina tiba di depan Kementerian ESDM Jalan Merdeka Selatan sekitar pukul 10.00 WIB. Ratusan pekerja yang mengenakan kemeja putih dengan ikat kepala merah bertuliskan Pertamina tersebut, sebelumnya menggeruduk Kantor Kementerian BUMN yang terletak tidak jauh dari Kementerian ESDM.
Sebagai langkah antisipasi, kantor Kementerian ESDM pun dijaga ketat aparat keamanan dari TNI dan pasukan Brimob Polri. Dua unit kendaraan lapis baja bersiaga di halaman kantor Kementerian ESDM siap menyambut pengunjuk rasa.
Di luar kantor, terdapat satu unit kendaraan lapis baja dan satu unit kendaraan pemadam kebakaran.
Setibanya di depan Kementerian ESDM, orator menyampaikan tuntutan terkait penetapan harga BBM yang membuat kerugian Pertamina semakin besar.
Para pendemo juga meminta Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menermui mereka. Kemudian pihak keamanan Kementerian ESDM mencoba menemui koordinator aksi untuk bernegosiasi, beberapa perwakilan pun diterima Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
