Formappi: Biaya Transfer Caleg Masuk Kategori Gratifikasi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didesak untuk mengusut dugaan biaya transfer politisi. Isu tersebut berhembus ketika banyak politisi berpindah partai saat pendaftaran bakal calon legislatif.

Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai Bawaslu harus turun tangan mengawasi. Bila biaya transfer terbukti, hal itu juga bisa dilaporkan ke KPK karena masuk kategori gratifikasi.

"Perlu lapor ke KPK. Tapi tak hanya KPK, Bawaslu sebagai pengawas pemilu juga harus turun tangan mencari tahu kebenaran isu transfer fee ini," kata Lucius kepada wartawan, Jumat (20/7/2018).

Ia meminta kabar itu benar-benar diusut. Lucius menilai fenomena ini menunjukkan partai dan caleg yang didaftarkan tidak memiliki integritas.

"Jangan dibiarkan ini jadi komoditi politik, rumor, atau gosip pembuat seru proses atau tahapan pemilu saja," kata Lucius.

Dia menambahkan, Pemilu 2019 telah diciderai dengan isu tersebut di awal pendaftaran. Menurutnya kabar itu membuat pemilu 2019 akan sulit menghasilkan pemilihan yang berkualitas.

"Bagaimana bisa menjamin pemilu yang berkualitas? Jika pada proses awalnya saja sudah dinodai dengan transaksi jual beli caleg," kata dia.