Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menggelar pertemuan sejumlah Walikota di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan itu. Satu di antaranya mengenai permintaan para wali kota kepada pemerintah pusat agar mengucurkan dana untuk kelurahan.
Advertisement
"Jadi (pertemuan dengan Presiden Jokowi), intinya tentang dana kelurahan, jadi selama ini dana desa sudah ada, tetapi dana kelurahan tidak ada," papar Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018).
Airin mengatakan permintaan dana kelurahan disampaikan seluruh wali kota yang hadir. Nantinya, besaran dana tersebut disesuaikan dengan masing-masing karakter dan persoalan di setiap daerah.
"Ini segera dibahas (ditingkat pusat), mudah-mudahan dapat secepatnya selesai. Formulanya kita serahkan ke pusat, seperti apa nantinya," terang Wali Kota tangerang Selatan itu.
Selama ini, kata Airin, anggaran di tiap kelurahan berasal dari pemerintah kota. Namun, dana yang dialokasikan itu dianggap masih kurang.
"Persoalan perkotaan juga kompleks, baik itu kemacetan, kriminalitas dan lainnya. Bahkan kemiskinan, kalau tidak ditangani dengan baik, kriminalitas bisa tinggi," ucap Airin.
Dukungan Pemerintah Pusat
Oleh sebab itu, Airin dan para Walikota lainnya meminta pemerintah pusat turun tangan membantu.
Misalnya dengan membuat kebijakan untuk mengalokasikan dana kelurahan, seiring telah adanya dana desa.
"Beliau menyambut baik, beliau berpikir bahwa dana desa itu juga termasuk dana kelurahan, ternyata yang Insya Allah ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa membantu dana kelurahan," tandas Airin.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Advertisement
