Liputan6.com, Jakarta - Menjelang Pemilu 2019, muncul kekhawatiran data KTP elektronik (e-KTP) digunakan oleh orang tak bertanggung jawab. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan server data e-KTP tak bisa disusupi dan digunakan sembarang orang.
Menurut dia, siapa pun yang mencoba mengakses ke server data kependudukan bakal terdeteksi oleh Kemendagri.
Advertisement
"Soal orang memalsukan bisa saja. Bikin KTP palsu bisa, tapi untuk meretas data enggak akan bisa. Karena walaupun misalnya Bareskrim hari ini mengakses 10 ribu orang misalnya. Mengecek itu jamnya, siapa yang mengakses, untuk keperluan apa, clear dijamin," kata Tjahjo dalam diskusi latihan simulasi insiden siber di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2018).
Sementara itu, untuk kasus pemalsuan e-KTP, Tjahjo mengakui hal itu sulit diberantas selama sifat manusia tidak berubah.
"Kembali manusianya kalau manusia kita tahan sogokan semua, saya kira tidak bisa sulit," ucap Tjahjo.
Kerja Sama dengan BSSN
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tjahjo mengatakan, bersama Kepala BSSN Djoko Setiadi telah merancang penguatan dari potensi serangan siber dalam tahapan Pemilu 2019.
BSSN, kata dia, telah menyiapkan aplikasi untuk mencegah serangan siber.
"Kami sudah diskusi instens dengan Pak Djoko BSSN bagaimana untuk merancang dari sisi SDA yang begitu luas sekali negara kita, untuk mempersiapkan SDM ya memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder kita, ya KPU, ya pemda, parpol untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan itu tadi," kata Tjahjo.
"Serangan siber bisa dari mana-mana, tapi Lemsagneg punya alat yang saya kira bisa dipertanggungjawabkan dari tahun 46 enggak pernah bocor itu. Saya kita Kesiapan sidah ada saya kita nanti menata SDM," sambung dia.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
