Liputan6.com, Jakarta - Akses telekomunikasi harus diakui merupakan permasalahan yang masih dihadapi Indonesia. Permasalahan ini lantas mendorong Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk melakukan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi.
Sekadar informasi, BAKTI merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kemkominfo). Sebelumnya, satuan kerja ini bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).
Baca Juga
Advertisement
"Dalam upaya Indonesia Merdeka Sinyal 2020, kami tidak melulu fokus infrastruktur, tapi juga ekosistem. Pemerataan menjadi perhatian utama kami," ujar Direktur Utama BAKTI Anang Latif saat bertemu dengan awak media di Jakarta, Rabu (25/7/2018).
Menurut Latif, BAKTI memiliki sejumlah program untuk mendukung pemerataan sinyal di seluruh Tanah Air. Salah satunya adalah pengadaan Based Transceiver Station (BTS).
"Kami memiliki visi pada 2020, Indonesia sudah merdeka sinyal atau seluruhnya terjangkau jaringan telekomunikasi. Dari 2015 hingga 2018, sudah sekitar 800 BTS yang dibangun di wilayah 3T," tutur Anang.
Rencananya, pengadaan BTS ini akan menyasar wilayah yang masuk wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) termasuk perbatasan.
Kebanyakan daerah itu, menurut Latif, biasanya kurang mendapat perhatian dari operator telekomunikasi dengan alasan keberlanjutan bisnis.
"Seluruh anggaran penyedia BTS ini berasal dari dana Universal Service Obligation (USO) yang bersumber dari 1,25 persen pendapatan seluruh penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia," tuturnya menjelaskan.
Selain pengadaan BTS, program lain yang juga digeber adalah proyek Palapa Ring, satelit multifungsi, penyiaran, termasuk perluasan akses internet. BAKTI juga membangun ekosistem dengan cara edukasi atau literasi digital.
"Kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Kementerian yang menaruh perhatian dalam pengembangan desa," ucapnya.
Masih Ada 11 Persen Wilayah Blank Spot
Pekerjaan rumah bagi BAKTI sendiri, diakui Anang masih berat. Alasannya, masih ada sekitar 11 persen wilayah di Indonesia yang belum tersentuh sinyal atau blank spot.
Menurut Anang, 11 persen itu terletak di 5.300 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun 3.500 di antaranya berada di wilayah Papua.
"11 persen dalam dua tahun ini memang ambisius, mengingat kondisi wilayah tersebut yang memang sulit, sehingga tidak ada operator yang mau menggarap dengan pertimbangan bisnis," ujarnya.
Kendati demikian, dia menyebut pihaknya akan berupaya keras untuk memastikan proyek ini dapat selesai tepat waktu. Karenanya, ia menargetkan jumlah BTS yang dapat dibangun hingga akhir tahun ini mencapai 2 ribu unit.
Advertisement
BAKTI Libatkan Pemda
Anang juga menuturkan BAKTI banyak bekerja sama dengan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda). Hal itu ditunjukkan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan awal Juli 2018.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan 26 Pemerintah Provinsi yang terdiri dari 128 Kabupaten dengan 4.005 desa yang belum terjangkau sinyal selular di Indonesia.
(Dam/Jek)
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
