Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan seluruh kepala daerah meminta agar masing-masing daerah mempunyai pasar induk.
"Daerah perlu memikirkan pasar-pasar pengumpul, ini penting. Baik itu provinsi, kabupaten maupun kota," kata Jokowi dalam acara Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2018, di Grand Sahid, Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Jokowi menjelaskan, dengan cara tersebut maka petani tidak akan kesulitan menjual hasil tanamnya.
Baca Juga
Advertisement
"Sehingga yang namanya petani tahu di mana dia harus datang, di mana dia harus menjual," ujar dia.
Dia mengungkapkan, dalam waktu dekat setiap provinsi penghasil beras akan memiliki pasar induk.
"Kalau memang ingin dibuat pasar induk ini kita ingin membikin Pasar Induk di provinsi-provinsi penghasil beras sebentar lagi," kata dia.
Dia mencontohkan, salah satu pasar induk beras terbesar saat ini adalah Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Hampir semua daerah surplus beras mengirim beras ke sana.
"Tapi yang tidak benar adalah misalnya Sulawesi surplus dikirim ke Cipinang, Jawa Timur surplus Jawa Barat surplus kirim ke Cipinang. Dari cipinang kirim balik ke Timur bolak-balik kena biaya transportasi. Ini yang tidak pernah kita hitung,” kata dia.
Hal tersebut bisa diatasi jika masing-masing daerah surplus mempumyai pasar induk sendiri. "Sehingga penting dibangun pasar induk yang lain sehingga nggak ada transportasi lagi dari Sulsel kirim ke Jakarta, balikin lagi ke Sulawesi ke provinsi lain (kecuali Sulsel). Saya lihat masih seperti ini, secara detil harus kita lihat. Agar yang namanya biaya transportasi tidak double. Sulsel ke Jakarta, Jakarta ke Sulawesi, masih seperti itu,” tutur dia.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
Strategi Jokowi Hadapi Gejolak Ekonomi Global
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada masuknya investor, khususnya yang berorientasi ekspor. Sebab, dengan kinerja ekspor yang kuat, Indonesia tidak perlu lagi khawatir akan gejolak yang terjadi pada perekonomian global.
Jokowi mengungkapkan, salah satu hal yang menjadi masalah besar saat ini yaitu ketidakpastian ekonomi global. Ini perlu diwaspadai karena juga berdampak pada perekonomian Indonesia.
"Problem besar kita yang kita hadapi sekarang ini. Ketidakpastian ekonomi global sulit diprediksi sulit dikalkulasi karena kebijakan-kebijakan sekarang ini memang pada posisi transisi yang menuju kepada norma yang baru. Ini masa transisi. Oleh sebab itu persiapan antisipasi itu betul-betul harus terus kita lakukan dalam merespons setiap perubahan-perubahan yang ada," ujar dia saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis 26 Juli 2018.
Dalam menghadapi gejolak ekonomi global ini, lanjut dia, neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia harus lebih kuat. Dengan demikian meski kondisi global penuh ketidakpastian, namun tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.
"Kalau kita sudah surplus neraca perdagangan kita, mau ada gejolak apa kita bisa kipas-kipas. Defisit transaksi berjalan kita sudah surplus ya sudah kita kipas-kipas. Pertama saya titip itu investasi yang orientasi ekspor yang kedua investasi yang berkaitan dengan substitusi barang impor buka lebar-lebar," kata dia.
Agar neraca perdagangan Indonesia bisa surplus, lanjut Jokowi, maka investasi di sektor industri yang berorientasi ekspor harus ditingkatkan. Untuk itu, peran Pemda sangat penting untuk mempermudah perizinan dan birokrasi agar para investor tersebut mau masuk.
"Oleh sebab itu saya titip kepada gubernur, bupati, walikota urusan yang berkait dengan investasi yang orientasinya ekspor atau investasi yang itu adalah substitusi barang-barang yang impor sudahlah jangan ada pembicaraan lagi. Tutup mata langsung suruh bangun investasi itu investor. Karena ini yang kita butuhkan. Jangan mikir panjang panjang, jangan ditanya macam-macam sehingga batal enggak jadi investasi di provinsi di kabupaten kota daerah Bapak Ibu semuanya," jelas dia.
Bahkan jika perlu, kata Jokowi, izin investasi yang diajukan oleh investor langsung diberikan saat itu juga. Dengan demikian, investor perlu lagi menunggu dan akhirnya batal berinvestasi di Indonesia.
"Sekali lagi yang namanya investasi yang orientasinya ekspor buka lebar-lebar. Yang namanya investasi untuk substitusi barang-barang impor buka lebar-lebar. Jangan ada pertanyaan lagi. Kalau bisa selesaikan izinnya detik itu juga hari itu juga. Biar besok dia bisa langsung bangun. Ini pelayanan kecepatan," tandas dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
