Fokus Indosiar, Jakarta - Keterwakilan perempuan di dunia hukum Indonesia sangat penting, menyusul banyaknya isu terkait perempuan dan anak yang masuk Mahkamah Konstitusi (MK). Perkumpulan Perempuan Indonesia bersama panitia Seleksi Hakim Konstitusi 2018, mendesak siapapun yang ikut seleksi Hakim MK, harus paham isu perempuan agar segala bentuk diskriminasi perempuan terhapus.
Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Jumat (27/7/2018), Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), dan Maju Perempuan Indonesia (MPI), menggelar pertemuan di Gedung I Kementerian Sekretariat Negara (Kemsekneg), Jakarta Pusat.
Advertisement
Para perempuan yang aktif di politik dan kebijakan memberikan masukan kepada panitia seleksi hakim konstitusi menyusul akan pensiunnya satu orang hakim, Profesor Maria Farida Indratinyang, satu-satunya perempuan yang menjadi hakim dalam sejarah MK.
Menurut Ketua Harian Presidium KPP RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, keterwakilan perempuanan menjadi penting karena banyak isu terkait dengan perempuan dan anak yang akan diputus MK
Terlepas dari jenis kelaminnya, proses seleksi hakim MK juga harus memastikan semua orang yang ikut seleksi benar-benar memahami isu perempuan. Dengan demikian, Indonesia dapat terus meningkatkan komitmen dalam memenuhi konvensi penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
